Oleh:
H Jurlan Em Saho’as
Makassar, muisulsel.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar menggelar diskusi publik mengkritisi munculnya kelompok radikal Khilafatul Muslimin yang belum lama ini memunculkan diri secara demonstratif di berbagai kota di Indonesia, termasuk di Kota Makassar sendiri.
Diskusi publik berlangsung sehari di Hotel Aston, Jl Sultan Hasanuddin, Makassar, Sabtu (16/7/2022).
Kegiatan yang menghadirkan tiga narasumber masing-masing dari Polrestabes Makassar diwakili Kanit Sosbud Satintelkam AKP Yusran SH, Kasi Intel Kejari Makassar Andi Alamsyah SH MH, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Makassar Prof Dr HM Arfin Hamid, pakar hukum dari Unhas yang kini menjabat WR 1 UIM Al Gazali.
Ketua MUI Makassar Anregurutta Dr KH Baharuddin Abduh Shafa MA, saat sambutan pembukaan dialog, mengatakan, kendatipun gerakan Khilafatul Muslimin telah dibubarkan secara resmi oleh pemerintah namun kita harus tetap memantau dan mengkritisi paham ini karena mengancam keutuhan negara.
“Khilafah Muslimin ini rupanya tidak hanya ada di Lampung dan di Jawa tapi sudah menyebar di berbagai daerah, termasuk di Sulsel, bahkan di Kota Makassar sendiri menyebar di berbagai kelurahan. Artinya, mereka berada di sekeliling kita dan dikhawatirkan dapat dengan mudah mempengaruhi generasi muda kita dengan ideologinya ingin membangun negara baru,” ungkap Kiai Baharuddin.
Menurut Kiai Baharuddin, setiap manusia itu khalifah dan dinyatakan sendiri oleh Al Qur’an yang diberi tugas mengatur dunia ini untuk dimakmurkan. Negara kita ini sudah sebuah khilafah yang berbentuk NKRI dengan Pancasila sebagai ideologi negara yang sudah final.
Ketua panitia Drs H Abdi Manaf Nursaid SH MH, dalam sambutannnya, mengatakan, dialog publik yang diikuti sekitar 100 peserta utusan organisasi remaja dan pemuda masjid serta muballig dan organisasi keagamaan, bertujuan untuk mendapatkan pencerahan atas gerakan Khilafatul Muslimin yang tiba-tiba muncul secara demonstratif dan tidak jelas motifnya.
“Peserta yang sengaja dihadirkan dari kalangan remaja masjid, pemuda, dan pengurus organisasi keagamaan serta kalangan muballig dimaksudkan agar dapat memahami betul gerakan saparatis seperti Khilafatul Muslimin. Remaja kita tentunya sangat rentan terpapar sehingga sangat penting diberi pemahaman yang detail tentang Gerakan yang dapat mengancam NKRI, sementara dari para muballig kita mengharap dapat melakukan pencerahan di tengah ummat lewat cerama dan dakwahnya,” kata H Abdi Manaf.
Prof Dr HM Arfin Hamid yang tampil pada sesi kedua yang dimoderatori H Muh Fakhri Jawad SH MH, memaparkan, sejumlah bentuk-bentuk gerakan saparatis yang hanya punya satu tujuan membentuk negara Islam dengan memanfaatkan politik dan agama menggalang kekuatan dan mempengaruhi orang-orang yang direkrutnya.
Menurut Prof Arfin, hukum Islam di Indonesia sudah berlaku di keseluruhan aspek kehidupan sekalipun negara kita bentuknya NKRI. Namun banyak ulama dan muballig salah persepsi dengan pemahamannya tentang penegakkan hukum Islam di Indonesia. Dia mengambil contoh, orang Islam menikah berdasarkan syariat Islam, membangun masjid juga berdasarkan agama, termasuk di dalam mengembangkan ajaran agama Islam.
Diakui Prof Arfin, seharusnya para mubalig itu di dalam menjalankan tugas dakwah tidaklah membawa masalah yang tidak tuntas atau tidak selesai pembahasannya sehingga ummat justru makin bingung usai mendengar ceramah.
“Seharusnya muballig itu menyejukan hati ummat bukan sebaliknya justru menambah bingung ummat. Bahkan, sering terlibat dalam debat kusir yang terkadang jika dilakukan di medsos sangat merusak citra dan kharisma da’i bersangkutan karena didebat orang yang sama sekali tidak faham dengan persoalan yang didebatnya,” tegasnya.
Dialog publik tersebut dihadiri sejumlah pengurus MUI Makassar, di antaranya Sekretaris Umum MUI Makassar Dr KH Maskur Yusuf MAg dan Bendahara Drs HM Yunus HJ.(Jurlan Em Saho’as)
The post MUI Makassar Sikapi Khilafatul Muslimin appeared first on MUI SULSEL.
