Makassar, muisulsel.com – Ketua Umum MUI Sulsel Prof Dr KH Najamuddin Lc MA berharap fatwa uang panai kelak bisa memudahkan bagi calon pengantin di Sulsel.
“Jangan dipersulit tapi berilah kemudahan untuk calon mempelai,” katanya.
Wakil Ketua Umum MUI Sulsel Dr KH Mustari Bosrah, mengatakan, banyak kejadian uang panai memberatkan pria sehingga lamaran pernikahan kandas.
Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Remaja dan Keluarga (PPRK) MUI Sulsel Prof Dr Siti Aisya Kara MA Phd, mengatakan, fatwa uang panai dapat membantu calon mempelai terutama perempuan.
Menurutnya, banyak perempuan ditinggalkan calonnya karena mahalnya uang panai.
“Perempuan itu menerima lamaran dan sulit untuk berpindah ke lain hati. Jangan sampai perempuan tersebut stres,” kata Prof Aisya Kara.
BACA JUGA:
Ini Masalah Uang Panai yang Dirumuskan Tim Fatwa MUI Sulsel
Tonton Sore Ini MUI Sulsel Rumuskan Fatwa Uang Panai
MUI Sulsel Siap Terbitkan Fatwa Uang Panai
Ketua Bidang Fatwa MUI Sulsel Dr KH Ruslan Wahab MA menyarankan, “Fatwa uang panai nantinya disosialisasikan lewat para dai dan tokoh masyarakat yang ada di Sulsel.”
Ungkapan-ungkapan tersebut di atas disampaikan di tengah rapat perumusan masalah seputar uang panai, untuk penerbitan fatwa uang panai, di Kantor MUI Sulsel, Jl Masjid Raya, Makassar, Rabu (22/6/22).
Rapat perumusan terbuka untuk umum. Kegiatan disiarkan langsung melalui media sosial MUI Sulsel.
Hadir Ketua Umum MUI Sulsel Prof Dr KH Najamuddin Abduh Shafa Lc MA, Sekretaris Umum MUI Sulsel Dr KH Muammar Bakry Lc MA, Wakil Ketua Umum MUI Sulsel Prof Dr KH Muh Ghalib MA, Wakil Ketua Umum MUI Sulsel Dr KH Mustari Bosrah MA,
Ketua Komisi Seni Budaya Islam Prof Dr Tadjuddin Maknun SU, Ketua Bidang PPRK Prof Dr Hj Siti Aisya Kara MA Phd, Sekertaris Komisi PPRK Dr Syarifah Raehana SAg MAg, Ketua Bidang Fatwa MUI Sulsel Dr KH Ruslan Wahab MA, Ketua Komisi Fatwa MUI Sulsel Prof Dr KH Rusdy Khalid MA.
Selanjutnya hadir pengurus fatwa MUI Sulsel: Dr KH Syamsul Bahri Abd Hamid Lc MA, Dr KH Yusri Arsyad MA, Dr KH Abbas Baco Miro Lc MA, Dr H Nasrullah bin Sapa Lc MM, Dr KH Shaifullah Rusmin Lc MThI, Dr H Abd Rahman Ambo Masse Lc MEI, Dr KH Iqbal Gunawan MA, dan Dr KH Muhammad Khiyar Hijaz Lc MA.
Muammar Bakry, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, memandu rapat perumusan sekaligus membacakan satu per satu poin draf fatwa uang panai.
MUI Sulsel, dalam rapat ini, menguraikan pertimbangan dan latar belakang masalah berikut ini.
a. Pemberian uang panai’ telah menjadi adat di kalangan masyarakat Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja;
b. Uang Panai’ merupakan pemberian uang yang berasal dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita sebagai rasa penghargaan dengan memberikan sejumlah untuk prosesi pesta pernikahannya. Uang panai’ pada suku Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja digunakan sebagai uang pesta pernikahan atau biasa juga disebut dengan uang belanja sebagai bentuk keseriusan pihak laki-laki menjadi calon kepala rumah tangga.
c. Uang panai‘ berbeda dengan mahar. Mahar adalah kewajiban agama yang menjadi mutlak dalam prosesi nikah. Sementara uang panai‘ adalah tuntutan adat yang mentradisi pada masyarakat Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja sebagai biaya yang disediakan oleh pihak laki-laki untuk prosesi acara pesta dan nikah. Jumlahnya variatif sesuai dengan kesepakatan antara kelauarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan;
d. Beberapa jenis pemberian dalam pernikahan dalam tradisi Bugis-Makassar seperti uang panai‘, leko, erang-erang (seserahan), sompa atau sunrang (mahar) dan passio (pengikat);
e. Beberapa realitas yang terjadi di tengah masyarakat terkait uang panai’ antara lain:
1) Terjadinya pergeseran budaya uang panai’ yang awalnya dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada keluarga mempelai wanita, menjadi ajang prestise dan pamer di tengah masyarakat;
2) Sebagian masyarakat menjadikan anak perempuan sebagai komoditas untuk mendapatkan uang panai’ yang setinggi-tingginya;
3) Menjadikan uang panai yang derajatnya sebagai pelengkap (tahsiniyat) menjadi hal yang paling utama (dharuriyat) dalam perkawinan dibandingkan dengan mahar yang hukumnya adalah wajib;
4) Menjadikan uang panai’ sebagai penentu realisasi sebuah perkawinan dibandingkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam;
5) Terjadinya berbagai bentuk kejahatan (riba, mencuri dll) untuk memenuhi uang panai’;
6) Terjadinya kasus perzinaan yang dilakukan oleh muda-mudi karena ketidaksanggupan untuk menikah karena tingginya uang panai’;
7) Terjadinya kawin lari (silariang) dan nikah siri yang dilakukan oleh kedua mempelai karena laki-laki tidak sanggup memenuhi uang panai’;
8) Banyaknya pria dan wanita lajang yang tidak menikah karena ketidaksanggupan
untuk memenuhi uang panai’.
9) Munculnya dampak psikologis yang dirasakan oleh laki-laki seperti stres dan
kecemasan karena tingginya uang panai’.
f. Bahwa dengan hal itu, MUI Provinsi Sulawesi Selatan perlu menetapkan fatwa dan memberikan rekomendasi seputar fenomena uang panai’.
Hal-hal tersebut di atas dibahas kurang lebih dua jam. Tim perumus mengoreksi dan meluruskan banyak hal serta menerima masukan peserta rapat.
Hasil pembahasan ini akan diperbaiki dan dibawa pada tahapan selanjutnya dan kemudian rilis fatwa ke publik. Nantikan.(Irfan/tim redaksi MUI Sulsel)
The post Secercah Harapan Pengurus MUI Sulsel dalam Perumusan Fatwa Uang Panai appeared first on MUI SULSEL.
