JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menggelar rapat koordinasi dengan pimpinan ormas Islam tingkat pusat. Rapat koordinasi membahas perkembangan situasi terkini tentang kondisi keumatan, kebangsaan, dan. kenegaraan. Ketua umum MUI, wakil ketua, sekjen, dan wakil sekjen MUI menerima perwakilan ormas Islam yang hadir antara lain terdiri dari IKADI , Wanita Islam, FPI, FUI, Parmusi, Musma, KAHMI, Wahdah Islamiyah, Hidayatullah, Muslimat H, Persistri.
Wakil Ketua MUI Prof Dr Yunahar Ilyas, Lc, MA mengatakan umat Islam walaupun dari segi jumlah adalah mayoritas namun dari segi ekonomi adalah minoritas. Saat ini, lanjut Prof Yunahar, umat Islam juga seolah-olah dianggap sebagai intoleran dan antipancasila.
“Belakangan ini sejak adanya peristiwa aksi damai lalu umat Islam bisa bersatu, dari sini ada upaya-upaya untuk memecahkan umat Islam, dan inilah masalah yang muncul yang perlu di bicarakan bersama dengan ormas-ormas Islam,” ujar Prof Yunahar di Jakarta, Selasa (31/01).
Sekjen MUI Dr H Anwar Abbas, MM, M.Ag mengatakan cap-cap umat Islam sekarang ini sudah dikatakan intoleran, antipancasila, anti-NKRI, antikebhinekaan. Padahal kapan seseorang dikatakan antipancasila? tidak jelas antipancasilanya di mana? dan intolerannya di mana?
Kondisi yang berlangsung saat ini apakah benar karena faktor ekonomi?” ujar Sekjen.
Senada dengan itu, Abdul Zaini, salah seorang ketua MUI juga menambahkan permasalahan yang ada saat ini tidak hanya permasalahan umat Islam tetapi juga masalah bangsa dan negara, baik permasalahan ekonomi umat dan perpolitikan. Menurut Zaini, jika kita tidak memperhatikan persoalan kekuasaan maka penguasaan akan jauh dari umat Islam.
“Dalam hal ini kita sebagai tokoh-tokoh umat Islam, dengan bangkitnya kesadaran umat, bagaimana kita mewujudkan sikap dalam situasi umat dan bangsa,” kata Zaini.
Dalam penutupan rapat kordinasi MUI dengan ormas-ormas Islam akan menguatkan peneguhan sikap kembali di pertemuan selanjutnya, mengenai Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, kesenjangan sosial dan ekonomi, pemerintahan yang kontitusional, bahaya bangkitnya komunisme, anti radikalisme dan terorisme, harapan dan desakan kepada pemerintah, termasuk aparat penegak hukum. Aida Mardatillah/Din
