Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma’ruf Amin mengatakan konflik Rohingya adalah konflik politik dan agama, namun beliau mengingatkan agar umat Islam tidak memusuhi pemeluk Buddha di Indonesia.
“Ini konflik agama ada, politik ada. Dimensi agama ada, politik ada. Tapi saya tidak setuju agama Buddha di sini jadi dimarahi, didemonstrasi. Sebab yang di sini tidak ada hubungannya,” ucap Kiai Ma’ruf di sela-sela Silahturahmi dan Halaqah Alim Ulama dan Pengasuh Pondok Pesantren se-Jabar di Bandung, Selasa (5/9/2017) seperti dilansir Kompas.com.
Sebagai negara nonblok, menurut Kiai Ma’ruf, Indonesia bersama negara-negara lain perlu mengambil peran menghentikan tragedi kemanusiaan di Myanmar.
“Indonesia dianggap masih pemimpin di negara nonblok, pengaruhnya masih ada. Peran masa lalu masih ada sejak zaman Bung Karno. Jadi Indonesia harus mengambil peran,” tambahnya dalam kesempatan yang sama.
Masih diberitakan Kompas.com, pada kesempatan berbeda, Kiai Ma’ruf berharap Myanmar memberikan kepastian kewarganegaraan bagi etnis Rohingya.
“Jangan sampai dia terkatung-katung tidak punya kewarganegaraan, tidak punya tempat. Mereka sudah puluhan tahun tinggal di sana,” ujar Kiai Ma’ruf pasca menghadiri akad nikah putri Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang di Karang Asem, Kuningan, Jumat (8/9/2017).
Sementara itu, seperti dimuat Republika.co.id, Sekjen MUI Buya Anwar Abbas mengungkapkan hal senada dengan Kiai Ma’ruf. Baginya, perlakuan keji terhadap etnis Rohingya tidak hanya terkait agama, namun juga kemanusian. Beliau juga menekankan agar masyarakat Indonesia tidak menjadikan masalah Myanmar sebagai dalih memusuhi umat Buddha di Indonesia.
“Kami menghimbau masyarakat Indonesia agar tak menjadikan masalah yang terjadi di Myanmar sebagai dasar untuk membenci dan memusuhi umat Buddha yang ada di negeri ini,” katanya, Kamis, (07/09) di Jakarta.
Terkait langkah yang ditempuh Pemerintah Indonesia, Buya Anwar mengapresiasi itu. Beliau berharap langkah-langkah tersebut mampu menuntaskan persoalan di Myanmar.
“Kami patut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang sudah melakukan langkah-langkah diplomasi dan langkah-langkah konkret untuk membantu umat Islam Rohingya yang sedang menghadapi masalah agar mereka dapat keluar dari persoalan yang sedang mereka hadapi,” ujarnya.
Tidak hanya MUI Pusat, MUI daerah seperti MUI Kota Pariaman menegaskan hal serupa. Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Pariaman, Zulkifli Zakaria mewanti-wanti agar umat Islam tidak melampiaskan kekesalan terhadap umat Buddha di Indonesia.
“Islam tidak mengajarkan kekerasan dan permusuhan, perusakan tempat ibadah umat Buddha di Makassar dan aksi demo di Candi Borobudur bukan solusi menyelesaikan masalah,” katanya, Rabu (06/09) seperti dilansir Republika.co.id.
Tindakan kepada etnis Rohingya di Myanmar adalah kedzaliman terhadap Muslim. Namun, ia melanjutkan, serangan umat Muslim terhadap yang tidak bersalah utamanya di Indonesia juga tidak bisa dibenarkan.
“Umat Buddha yang ada di Makassar dan umumnya Indonesia, tidak bersalah, sehingga tidak perlu dimusuhi apalagi disakiti karena sesungguhnya Islam itu bersaudara,” pungkasnya.
Sumber: Kompas.com dan Republika.com
