• Redaksi
  • Kontak
  • Kirim Tulisan
Sabtu, Juni 7, 2025
  • Login
Majelis Ulama Indonesia
  • Home
  • Profil
    • Sejarah MUI
      • Kepengurusan MUI 2015-2020
      • Komisi 2015-2020
        • Komisi Fatwa 2015-2020
        • Komisi Informasi dan Komunikasi 2015-2020
        • Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang) 2015-2020
        • Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat 2015-2020
        • Komisi Pendidikan dan Kaderisasi 2015-2020
        • Komisi Pengkajian dan Penelitian 2015-2020
        • Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) 2015-2020
        • Komisi Ukhuwah Islamiyah 2015-2020
        • Komisi Kerukunan AntarUmat Beragama 2015-2020
        • Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam 2015-2020
        • Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) 2015-2020
        • Komisi Luar Negeri dan Hubungan Internasional 2015-2020
    • Kepengurusan MUI
    • Komisi
      • KOMISI FATWA
      • KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH
      • KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI
      • KOMISI DAKWAH
      • KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
      • KOMISI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
      • KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
      • KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA
      • KOMISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
      • KOMISI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
      • KOMISI HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
    • Lembaga
      • LPPOM MUI
      • Dewan Syariah Nasional
      • LSP Majelis Ulama Indonesia
      • Dewan Halal Nasional
      • Islamic Dakwah Fund (IDF)
      • LPBKI – Lembaga Tashih
      • LSP DSN MUI
      • PINBAS
      • Basyarnas MUI
      • LPLH & SDA
        • Eco Masjid
      • Ganas Annar
      • LPBKI
  • Berita
    • Hoax
  • Produk
    • Majalah
    • Infografis
    • TV MUI
  • Fatwa
  • Konsultasi
    • Tanya Ulama
    • Bimbingan Syariah
      • Aqidah Islamiyah
      • Tuntunan Ibadah
      • Ekonomi Syariah
      • Etika Sosial/Politik
      • Hukum Keluarga
      • Paradigma Islam
    • Tanya Jawab Keislaman
      • Akhlaq
      • Aqidah
      • Ibadah
      • Muamalah
    • Jadwal Layanan Konsultasi
  • Khutbah
  • MUI Provinsi
    • MPU Aceh
    • MUI Sumatera Utara
    • MUI Sumatera Barat
    • MUI Lampung
    • MUI DKI Jakarta
    • MUI Jawa Barat
    • MUI Jawa Tengah
    • MUI Jawa Timur
    • MUI Sulawesi Selatan
No Result
View All Result
  • Home
  • Profil
    • Sejarah MUI
      • Kepengurusan MUI 2015-2020
      • Komisi 2015-2020
        • Komisi Fatwa 2015-2020
        • Komisi Informasi dan Komunikasi 2015-2020
        • Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang) 2015-2020
        • Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat 2015-2020
        • Komisi Pendidikan dan Kaderisasi 2015-2020
        • Komisi Pengkajian dan Penelitian 2015-2020
        • Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) 2015-2020
        • Komisi Ukhuwah Islamiyah 2015-2020
        • Komisi Kerukunan AntarUmat Beragama 2015-2020
        • Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam 2015-2020
        • Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) 2015-2020
        • Komisi Luar Negeri dan Hubungan Internasional 2015-2020
    • Kepengurusan MUI
    • Komisi
      • KOMISI FATWA
      • KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH
      • KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI
      • KOMISI DAKWAH
      • KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
      • KOMISI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
      • KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
      • KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA
      • KOMISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
      • KOMISI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
      • KOMISI HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
    • Lembaga
      • LPPOM MUI
      • Dewan Syariah Nasional
      • LSP Majelis Ulama Indonesia
      • Dewan Halal Nasional
      • Islamic Dakwah Fund (IDF)
      • LPBKI – Lembaga Tashih
      • LSP DSN MUI
      • PINBAS
      • Basyarnas MUI
      • LPLH & SDA
        • Eco Masjid
      • Ganas Annar
      • LPBKI
  • Berita
    • Hoax
  • Produk
    • Majalah
    • Infografis
    • TV MUI
  • Fatwa
  • Konsultasi
    • Tanya Ulama
    • Bimbingan Syariah
      • Aqidah Islamiyah
      • Tuntunan Ibadah
      • Ekonomi Syariah
      • Etika Sosial/Politik
      • Hukum Keluarga
      • Paradigma Islam
    • Tanya Jawab Keislaman
      • Akhlaq
      • Aqidah
      • Ibadah
      • Muamalah
    • Jadwal Layanan Konsultasi
  • Khutbah
  • MUI Provinsi
    • MPU Aceh
    • MUI Sumatera Utara
    • MUI Sumatera Barat
    • MUI Lampung
    • MUI DKI Jakarta
    • MUI Jawa Barat
    • MUI Jawa Tengah
    • MUI Jawa Timur
    • MUI Sulawesi Selatan
No Result
View All Result
Majelis Ulama Indonesia
No Result
View All Result
Home Berita

MUI: Pemerintah Hendaknya Menjaga Kepercayaan Rakyat

admin by admin
21 Februari 2017
in Berita
0
4
SHARES
11
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan, bahwa MUI maupun organisasi-organisasi massa (Ormas) Islam berkomitmen kepada negara dan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dengan semua menterinya, yang memiliki legitimasi besar dari rakyat. Untuk itu, MUI memberi nasehat kepada Presiden Jokowi agar juga bisa memelihara momentum kepercayaan rakyat itu.

“Untuk mengatasi masalah yang ada, termasuk terakhir labuhan politik yang berkembang, kami berkeyakinan beliau tadi menyatakan Insya Allah akan ada jalan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Ketua MUI Din Syamsudin kepada wartawan seusai bersama-sama pengurus MUI yang lain diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/2).

Din Syamsudin menjelaskan, tentu sebagai ulama pihaknya berpesan kepada Presiden Jokowi agar dalam mengambil keputusan selain pertimbangan hukum, dan lain sebagainya, juga menanyakan pada hati sanubarinya. “Tadi, Beliau katakan masalah-masalah yang ada ini akan dapat terselesaikan tidak terlalu lama,” kata Din.

Menurut Din Syamsudin, MUI sangat sangat memahami suasana kebatinan Presiden, yang menghadapi dilema berat keadaan seperti ini. Tapi, MUI juga sesuai dengan pesanan agama, hanya Presiden yang tahu sesuai hati nurani, baiknya bagaimana.

“Kalau sudah hati nurani kalbu, istikharoh, bermunajab pada Allah bisa diatasi itu. Insya Allah ada jalan keluar,” tutur Din.

Din Syamsudin bersama sejumlah pengurus pusat MUI seperti K.H. Amidhan, K.H. Makruf Amim, dan Hj. Tuti Alawiyah menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, guna melaporkan rencana penyelenggaraan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII), yang menurut rencana akan diselenggarakan di Yogyakarta, pada 8-11 Februari mendatang.

Presiden Jokowi, menurut Din Syamsudin, tidak bisa menghadiri pembukaan acara yang sudah beberapa kali ini diselenggarakan karena bertepatan waktunya dengan kegiatan kunjungan ke beberapa negara sahabat. Namun, Presiden Jokowi bersedia untuk menutup acara Kongres Umat Islam Indonesia itu.

Artikel Terkait  MUI Bangun Aplikasi Berbasis QR Code Scanner

Dukung Kebijakan Presiden

Din Syamsudin menegaskan, MUI memberikan dukungan penuh kepada Presiden Jokowi untuk mengambil langkah-langkah penting, agar masalah itu tidak berkembang menimbulkan kontra di kalangan masyarakat, apalagi dari Pemilihan Presiden (Pilpres) yang lalu, MUI merasa bahwa bangsa belum kita sembuh betul dan jadi pembelahan lagi.

“Kami tadi sangat gembira karena ada isyarat bahwa Presiden akan mengambil langkah-langkah tepat, cepat, dan (mengikuti, red) kata hati,” kata Din.

Diakui Din, MUI sudah memberikan saran kepada Presiden Jokowi untuk segera turun tangan mengambil langkah-langkah, termasuk dengan melakukan intervensi hukum. MUI meyakini, intervernsi maupun langkah-langkah politik yang dilakukan dengan bimbingan hati nurani, hati sanubari, maka pemerintah akan bisa mengatasi persoalan yang ada.

Apakah akan langsung dilantik? “Itu bukan domain MUI, MUI tidak berurusan dengan BG, BW, BH, BJ atau apapan. Kami pada tataran moral dan secara moral, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah meminta fatwa bukan kepada MUI tetapi kepada hati nurani,” tegas Din.

Dalam kesempatan itu, Din Syamsudin bersama para pengurus MUI lainnya mengimbau masyarakat luas untuk masing-masing menahan diri, tidak terjebak kepada yang hanya membawa kerusakan bagi bangsa ini.

“Sangat wajar mengemukakan pendapat tapi jangan sampai terjebak, kita harus mempunyai komitmen mendorong penegakan hukum, mendorong pemberantasan korupsi,” kata Din.(Humas Setkab-ES)

Majelis Ulama Indonesia

© 2023 Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia

Navigate Site

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Profil
    • Sejarah MUI
      • Kepengurusan MUI 2015-2020
      • Komisi 2015-2020
    • Kepengurusan MUI
    • Komisi
      • KOMISI FATWA
      • KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH
      • KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI
      • KOMISI DAKWAH
      • KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
      • KOMISI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
      • KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
      • KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA
      • KOMISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
      • KOMISI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
      • KOMISI HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
    • Lembaga
      • LPPOM MUI
      • Dewan Syariah Nasional
      • LSP Majelis Ulama Indonesia
      • Dewan Halal Nasional
      • Islamic Dakwah Fund (IDF)
      • LPBKI – Lembaga Tashih
      • LSP DSN MUI
      • PINBAS
      • Basyarnas MUI
      • LPLH & SDA
      • Ganas Annar
      • LPBKI
  • Berita
    • Hoax
  • Produk
    • Majalah
    • Infografis
    • TV MUI
  • Fatwa
  • Konsultasi
    • Tanya Ulama
    • Bimbingan Syariah
      • Aqidah Islamiyah
      • Tuntunan Ibadah
      • Ekonomi Syariah
      • Etika Sosial/Politik
      • Hukum Keluarga
      • Paradigma Islam
    • Tanya Jawab Keislaman
      • Akhlaq
      • Aqidah
      • Ibadah
      • Muamalah
    • Jadwal Layanan Konsultasi
  • Khutbah
  • MUI Provinsi
    • MPU Aceh
    • MUI Sumatera Utara
    • MUI Sumatera Barat
    • MUI Lampung
    • MUI DKI Jakarta
    • MUI Jawa Barat
    • MUI Jawa Tengah
    • MUI Jawa Timur
    • MUI Sulawesi Selatan

© 2023 Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia