BANDUNG— Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Bandung bekerjasama dengan Universitas Pasundan (UNPAS) menggelar silaturahim dengan dewan kemakmuran masjid dan para dai se Bandung Raya di Gedung Rektorat Universitas Pasundan Bandung.
Kegiatan yang berlangsung Ahad (28/5/2023) itu mengangkat tema “Urgensi Peran Dai dan Dewan Kemakmuran Masjid dalam Menjaga Ukhuwwah di Tahun Politik”.
Ketua Komisi Dakwah MUI, KH Ahmad Zubaidi, MA menjelaskan pentingnya para DKM memiliki manajemen dakwah di masjid agar dakwah dapat diselenggarakan dengan baik dan tidak terpengaruh oleh hiruk pikuk tahun politik.
Kiai Zubaidi mengingatkan bahwa posisi para dai sangat strategis, karena para dailah yang memiliki akses dengan umat sangat luas dan setiap waktu dapat berkomunikasi dengan umat, karena itu para dai harus dapat mengambil posisi sebagai penengah seandainya terjadi ketegangan politik ataupun bahkan konflik.
“Agar para dai dapat berdakwah dengan benar maka hendaknya para dai berdakwah dengan semangat dakwah Islam wasathiyah,” ujar dia.
Irjen Pol (Pur) Hamli dalam paparannya mengingatkan agar semua komponen masyarakat tetap mewaspadai jangan sampai Pemilu disusupi oleh kelompok teroris. “Terorisme itu bukan rekayasa, faktanya ada, mereka yang terlibat terorisme motivasinya adalah mati syahid dan ingin mendapatkan bidadari di surge, “ kata Irjen Pol (Pur) Hamli.
Untuk itu Hamli meminta agar para dai dan DKM ikut mencermati di lingkungan masing-masing jika ada gerakan-gerakan mencurigakan segera laporkan ke pihak berwajib, di samping itu para dai dan DKM juga dapat mengkounter terorisme dengan dakwah yang mencerahkan dan dakwah Isalm wasathiyah sebagaimana disampaikan MUI.
Kesepakatan
Sementara itu, saat memberikan keynote speech, Ketua MUI Bidang dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis PhD, memandang perlu adanya kesepahaman pengelola tempat ibadah untuk tidak menjadikan tempat ibadah sebagai ajang kampanye politik praktis dan ajang penyebaran politik yang dapat memecahbelah umat dan sebaliknya tempat ibadah dapat dijadikan sebagai arena pendidikan politik umat agar umat memiliki kedewasaan dalam menghadapi perbedaan preferensi politik menjalang pemilu.
Berdasarkan pengalaman, Kiai Cholil mengungkapkan, Pilkada DKI 2017 dan Pemilu 2019, menjelang Pemilu digelar terjadi kerawanan sosial akibat terjadinya politik yang memecahbelah umat yang mengakibatkan polarisasi dari sisi agama, ras, suku, antargolongan dan lain-lain.
“Politik yang dapat memecahbelah umat sangat membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI sebagai Negara yang majemuk dan dapat merusak prinsip bhineka tunggal ika,”ujarnya.
Juga hadir dalam kegiatan ini Ketua Umum Kota Bandung Prof Dr KH Miftah Faridl, Rektor Universitas Pajajaran Prof Dr Ir Edy Yusuf, KPU Kota Bogor dan juga beberapa pengurus paguyuban Pasundan. (Junaidi, ed: Nashih)
