JAKARTA—Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Hadi Tjahjanto, terus berkomitmen melakukan penanganan terhadap konflik dan sengketa tanah di Indonesia.
Salah satu yang menjadi fokusnya adalah pemberantasan mafia tanah yang belakangan ini terus menggejala di masyarakat.
Dalam kunjungannya ke Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI), Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto menyebut sejumlah program sebagai komitmen memberikan kepastian dan jaminan terhadap tanah wakaf peribadatan dan sosial.
Hal itu dilakukan, salah satunya, dengan percepatan sertifkasi tanah wakaf melalui program sertfikat tanah gratis (PTSL).
Targetnya, sertifikasi untuk tanah wakaf peribadatan dan sosial pada 2024 bisa diselesaikan.
“Percepatan sertifikat terus digencarkan melalui program PTSL dan targetnya pada 2024 tanah wakaf, tempat ibadah selesai,” katanya dalam agenda silaturahim bersama Majelis Ulama Indonesia, Selasa (4/4/2023).
Program selanjutnya adalah operasi gerakan nasional sertifikasi tanah-tanah ibadah tanah wakaf di bawah koordinasi lembaganya sebagai posko penyelesaian masalah tanah wakaf.
Dia mengimbau, segala permasalahan seputar tanah wakaf harus dilaporkan dengan segera.
Di samping itu, pihaknya juga nelakukan MoU (nota kesepahaman bersama semua pihak terkait dalam lintas agama.
“Kami terus melakukan MoU bersama pihak –pihak tempat ibadah, baik dengan Kristen, Katholik, Hindu termasuk Muhammadiyah dan NU,” ujar Hadi.
Hadi juga menyampaikan, pihaknya juga akan menyelesaikan masalah tanah telantar di Indonesia seluas 250 ribu hektare. Tanah ini nantinya bisa digunakan untuk kegiatan ibadah keagamaan dan juga kegiatan sosial.
“Jadi kami punya badan bank tanah yang apabila tanah dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan sosial bisa kami berikan,” paparnya.
Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hadi Tjahjanto beserta Wakil Menteri ATR / BPN, Raja Juli Antoni melakukan kunjungan silaturahim ke Gedung MUI, Jl Proklamasi 51, Jakarta, Selasa (4/4/2023). Kedatangannya diterima Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud, Wakil Ketua Umum MUI, Buya Basri Barmanda, Sekjen MUI, Buya Amirsyah Tambunan beserta jajaran. (A Fahrur Rozi, Junaidi, ed: Nashih)
