JAKARTA – Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hadi Tjahjanto beserta Wakil Menteri ATR / BPN, Raja Juli Antoni melakukan kunjungan silaturahim ke Gedung MUI, Jl Proklamasi 51, Jakarta, Selasa (4/4/2023). Kedatangannya diterima Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud, Wakil Ketua Umum MUI, Buya Basri Barmanda, Sekjen MUI, Buya Amirsyah Tambunan beserta jajaran.
Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud, membuka sambutannya dengan menukilkan hadits tentang perampasan tanah.
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَ مِنْ الأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْررِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ.
Artinya, “Dari Salim, dari bapaknya RA, dia berkata, ‘Nabi Muhammad SAW bersabda, “Barang siapa yang mengambil sesuatu (sebidang tanah) dari bumi yang bukan haknya maka pada hari kiamat nanti dia akan dibenamkan sampai tujuh bumi.” (HR Bukhari).
“Kalau siapa saja berani mengambil tanah sejengkal saja yang tanah itu bukan haknya, orang itu akan dihimpit bumi sampai bumi ke tujuh akan mengmpitnya nanti,” kata Kiai Marsudi.
Kiai Marsudi menjelaskan keberadaan kementerian ATR / BPN menjaga masyarakat terhindar dari hukuman di dunia dan akhirat karena telah menjaga agar masyarakat terhindar dari rampasan tanah dan mafia tanah.
“Amal saleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, itu adalah agar orang-orang tidak kena impitan itu, tidak kena hukuman di akhirat nanti, begitu pula jangan sampai kena hukuman di dunia,” ujarnya.
Kiai Marsudi menilai orang-orang yang kerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang ini //lillahi ta’ala// menyelamatkan hak tanah. Dia menyebut inilah juga makna mujahid dan akan mendapat pahala yang sanagat besar karena berangkat dari sini menjaga hak orang lain, ibadah terbesarnya BPN ada di sini.
Kementerian Agraria telah membantu masyarakat Indonesia hingga sampai ke kabupaten dan desa menyelamatkan masyarakat dari mafia tanah.
“Orang-orang yang akan mengambil yang bukan haknya orang lain bisa ditolong Pak Menteri dari Kementerian sampai wilayah dan kabupaten di situlah pahalanya, menyelamatkan hukuman di dunia dan akhiratnya,” ungkapnya.
Dia menyatakan MU siap membantu bersama-sama menegakkan hak dan hukumnya yang baik dan tepat.
Baik secara administrasi adalah hak milik atau hak waris atau hak wakaf atau hak hibah yang sebutan hak-hak tersebut bisa berpindah ke orang lain.
“Insya Allah kita bersama MUI inilah sesungguhnya amal ibadah kita untuk menegakkan hak-haknya agar jangan sampai hak orang lain diambil yang akhirnya kita kena hukum di dunia dan akhira,” tutur dia.
Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hadi Tjahjanto menjelaskan tujuan kedatangannya ke MUI.
“Jadi hari ini saya melakukan tanda tangan serta kesepahaman antara MUI dengan Kementerian ATR BPN dari beberapa yang kita tuangkan dalam nota kesepahaman adalah menyelesaikan aset-aset milik MUI dan termasuk juga sertifikasi tanah-tanah wakaf dan termasuk tanah-tanah tempat ibadah yang belum terselesaikan di seluruh Indonesia,” katanya saat diwawancarai MUI Digital.
Hadi Tjahjanto juga meminta jajarannya dari wilayah hingga di tingkat kecamatan agar mendukung dan menjalankan MoU ini.
“Dan saya sudah perintahkan kepada jajaran untuk segera mendukung nota kesepahaman ini sehingga realisasinya biar cepat, mulai dari tingkat pusat sampai dengan wilayah sampai dengan kecamatan semuanya bisa selesai,” kata dia. (Junaidi, ed: Nashih)
