JAKARTA— Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional MUI menggelar Refleksi 2022 dan Proyeksi 2023 dengan tema “Memperkuat Ukhuwah untuk Menciptakan Perdamaian Dunia” di Aula Buya Hamka, Kantor MUI Jakarta (21/12/2022).
Acara ini dibuka Wakil Ketua Umum MUI Dr KH Marsudi Syuhud. Selanjutnya, materi dibawakan Ketua Bidang HLNKI MUI, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, dan Ketua Komisi HLNKI MUI Dubes Bunyan Saptomo yang dipandu Dr Ahmad Ubaidillah.
Dalam paparannya, Prof Sudarnoto memulai dari peran MUI bidang hubungan internasional didasarkan kepada amanat Pembukaan UUD 1945, prinsip wasathiyyatul Islam dan untuk misi rahmatan lil ‘alamin.
Karena itu, MUI mendorong pemerintah, antara lain untuk meneguhkan politik Indonesia bebas aktif dan tampil sebagai juru damai (peace maker) terutama dalam menyelesaikan atau mencari solusi terhadap konflik, misalnya Israel-Palestina dan Rusia-Ukraina.
“Di samping itu, MUI sendiri secara proaktif juga memainkan peran second track diplomacy yang diarahkan untuk khidmatul ummah dan himayatul ummah terutama terkait dengan berbagai masalah politik yang dihadapi oleh umat Islam dan negara-negara Muslim,” jelas Sudarnoto.
Secara umum, menurut Sudarnoto, situasi globalpada 2022 belum menunjukkan perbaikan secara siginifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Situasi yang sama juga mewarnai umat dan negara-negara Muslim. Bahkan, 2022 tampak semakin memburuk sebagai akibat pandemi Covid-19, masih belum terselesaikannya isu Palestina-Israel, perkembangan dan situasi politik di Afghanistan yang belum menentu, dan Islamofobia yang terjadi di sejumlah negara seperti India, Swedia, dan Perancis.
Sudarnoto juga menyoroti situasi politik global lainnya. Ia menyampaikan bahwa seperti tahun-tahun sebelumnya, pada 2022 dunia masih diwarnai dengan praktik ketidakadilan global yang secara politik dan ekonomi antara lain juga dialami oleh orang-orang Islam di banyak negara.
Dominasi neo-kapitalisme dan neo-liberalisme telah melanggengkan kesenjangan ekonomi, ketidakadilan dan bahkan kemiskinan di banyak negara, apalagi ditambah dengan efek pandemi Covid-19.
“Lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF ternyata justru gagal mewujudkan kesejahteraan dan keadilan global. Atas nama bantuan internasional, IMF melakukan program-program bantuan yang ternyata justru menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan baru yang dialami oleh negara-negara penghutang. Hal ini sangat berpotensi besar mengakibatkan kerawanan sosial dan konflik,” tambah Dosen UIN Jakarta tersebut.
Sudarnoto juga menjelaskan, seruan MUI yang menegaskan perlunya dilakukan proses demokratisasi di internal PBB masih sangat relevan hingga 2022 ini.
Demokratisasi di PBB ini diwujudkan secara konkrit dengan dua cara yaitu pertama, menetapkan secara konsisten mekanisme pembahasan pengambilan keputusan terutama di sidang DK PBB dalam rangka penyelesaian konflik dan penciptaan perdamaian. Kedua, meninjau ulang, menghapuskan atau membatasi penggunaan Hak Veto.
“Veto jangan digunakan untuk persoalan-persoalan yang justru bisa memberikan ruang lebar untuk lakukan aneksasi, apartheid dan genosida yang dilakukan oleh siapapun. Hal ini sangat diperlukan antara lain dalam rangka memudahkan upaya-upaya mewujudkan dan memperkokoh perdamaian dan keadilan global,” kata Sudarnoto. (Yanuardi, ed: Nashih)
