JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Informasi dan Komunikasi, KH Masduki Baidlowi, mengatakan bahwa MUI harus berbicara mengenai politik kebangsaan.
Kiai Masduki menambahkan, dalam demokrasi ada sisi prosedural dan demokrasi substansial. Kiai Masduki menyebut bahwa demokrasi substansial salah satunya yaitu politik kebangsaan.
“Bagaimana MUI menjadi bagian integral dari pembangunan bangsa ini, bukan menjadi masalah bangsa ini,” kata Kiai Masduki dalam Halaqah Mingguan Infokom MUI, Kamis (18/8/2022).
Pada kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi Infokom MUI yang juga Ketua Pokja Media Watch, Dr. Gun Gun Heryanto, menjadi narasumber yang membahas mengenai: Strategi Komunikasi Politik MUI Menjelang Tahun Politik.
Kiai Masduki memberikan contoh, bagian dari demokrasi substansial yang harus dilakukan MUI seperti menjadi bagian dari perjuangan keadilan di negeri ini.
Selain itu, kata dia, MUI menjadi bagian secara integral untuk memperjuangkan pemerataan ekonomi agar tidak terjadi ketimpangan sosial.
“Saya kira hal-hal seperti itu sangat sah dan absah MUI berbicara dalam konteks demokrasi substansial,” ungkapnya.
Pada kesempatan ini, Kiai Masduki mengungkapkan rasa senangnya dengan kegiatan silaturahim dan kajian materi yang sangat penting ini.
Menurutnya, kegiatan ini dapat membangun kedekatan yang pada akhirnya dapat lebih mudah untuk bekerja sama membuat program-program.
Apalagi, pertemuan ini membahas mengenai strategi komunikasi politik MUI menjelang tahun politik 2024.
“Kalau bicara strategi, biasanya kita mengikuti manajemen organisasi itu ada level ketiga setelah visi dan misi,” ungkapnya.
Oleh karenanya, berbicara mengenai strategi komunikasi politik MUI, harus dilakukan kajian terlebih dahulu mengenai visi dan misi MUI.
Sehingga, lanjutnya, dapat berbicara mengenai komunikasi politik MUI menjadi jelas substansi apa saja yang harus dibicarakan.
Salah satu persoalan yang dialami MUI, ungkap Kiai Masduki, adalah muncul tuduhan bahwa MUI merupakan gerbong dari Islam radikal.
Padahal, tegas Kiai Masduki, kenyataanya MUI bukan dari gerbong Islam radikal.
Selain itu, ia juga menyoroti kondisi masyarakat yang terbelah akibat politik praktis pada Pilres 2019 yang diwarnai oleh politik identitas.
Untuk itu, ia berharap, pada pertemuan ini dapat membahas apakah MUI menjadi bagian dari politik identitas atau sebaliknya.
“Menjadi bagian yang bisa mentransformasikan masyarakat untuk tidak menggunakan politik identitas,” pungkasnya.
Wasekjen MUI Asrori S Karni menjadi moderator dalam kegiatan ini yang bertujuan untuk merekatkan silaturahim antarpengurus Komisi Infokom dan TV MUI.
Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan para pakar dan praktisi di Komisi Infokom MUI dan TVMUI, sekaligus mengupdate isu-isu aktual atau yang sedang hangat.
(Sadam Al-Ghifari/Fakhruddin)
