JAKARTA – Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Majelis Ulama Indonesia (MU) menggelar rapat koordinasi di kantor MUI, Senin (8/8).
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi HLNKI MUI Dubes Bunyan Saptomo mempersilakan pengurus sub-komisi untuk menyampaikan progress kerja masing-masing. Setelah itu, forum menyepakati apa saja yang program yang harus diselesaikan hingga akhir tahun 2022.
Bunyan juga menyampaikan garis besar program MUI 2020-2025 yang diantaranya meningkatkan peran MUI dalam kerja sama internasional, khususnya kehidupan beragama.
Selain itu, Bunyan menjelaskan bahwa komisinya ingin meningkatkan kepekaan terhadap permasalah internasional, memperkenalkan wajah wasathiyyatul Islam dan melanjutkan program pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Hebron.
Sub Komisi 1 Bidang Kemitraan dan Kelembagaan memiliki program terkait rakot antar lembaga, penguatan perang MUI di luar negeri dan pertemuan dengan organisasi ulama dunia. Sedangkan Sub Komisi 2 Bidang SDM/Pendidikan memiliki program Fasilitas Beasiswa dam Pelatihan Diplomasi.
Selanjutnya, Sub Komisi 3 Bidang Kajian dan Respons telah mengeluarkan beberapa pernyataan sikap MUI terkait isu yang dihadapi dunia Islam, antara lain tentang serangan Israel terhadap Al Aqsa, sambutan MUI terhadap Resolusi PBB tentang Islamophobia.
“Selain itu, penerbitan buku Diplomasi Washatiyatul Islam MUI (fase tashih). Juga telah dilaksanakan Dialog TV (4 kali: Institut Halal Spanyol, Ambassador Pakistan di Jakarta, Dubes RI di Rabat dan Beirut) dan sementara terjemahan buku “Wisata Halal”,” jelas Bunyan.
Lebih lanjut Bunyan mengungkapkan bahwa untuk Sub Komisi 4 Bidang Moderasi Islam akan mengadakan International Conference on Islam, Nation State, and The World Civilization. Subkom ini juga telah melaksanakan Dialog MUI dengan Ulama dunia (2 kali, dalam format webinar).
Sub Komisi Bidang Promosi Ekonomi Islam telah menjadi Panitia pada Kongres Internasional Halal MUI di Bangka Belitung, Juli 2022. Sementara itu, Sub Komisi 6 Bidang Perdamaian & Kemanusiaan akan mengadakan kegiatan FGD tentang Penanganan Pengungsi Asing.
Rakor dihadiri Ketua MUI Dr. Sudarnoto Abdul Hakim dan pengurus komisi.
Dalam rapat itu, Wasekjen MUI Habib Ali Hasan Al Bahr menyampaikan kepada peserta bahwa saat ini MUI telah menggunakan ISO.
“Artinya pengurus komisi diminta untuk menulis apa yang akan dikerjakan dan mengerjakan apa yang telah ditulis,” pungkas Habib Ali Hasan. (Yanuardi Syukur/Angga)
