• Redaksi
  • Kontak
  • Kirim Tulisan
Jumat, Juni 6, 2025
  • Login
Majelis Ulama Indonesia
  • Home
  • Profil
    • Sejarah MUI
      • Kepengurusan MUI 2015-2020
      • Komisi 2015-2020
        • Komisi Fatwa 2015-2020
        • Komisi Informasi dan Komunikasi 2015-2020
        • Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang) 2015-2020
        • Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat 2015-2020
        • Komisi Pendidikan dan Kaderisasi 2015-2020
        • Komisi Pengkajian dan Penelitian 2015-2020
        • Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) 2015-2020
        • Komisi Ukhuwah Islamiyah 2015-2020
        • Komisi Kerukunan AntarUmat Beragama 2015-2020
        • Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam 2015-2020
        • Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) 2015-2020
        • Komisi Luar Negeri dan Hubungan Internasional 2015-2020
    • Kepengurusan MUI
    • Komisi
      • KOMISI FATWA
      • KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH
      • KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI
      • KOMISI DAKWAH
      • KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
      • KOMISI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
      • KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
      • KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA
      • KOMISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
      • KOMISI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
      • KOMISI HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
    • Lembaga
      • LPPOM MUI
      • Dewan Syariah Nasional
      • LSP Majelis Ulama Indonesia
      • Dewan Halal Nasional
      • Islamic Dakwah Fund (IDF)
      • LPBKI – Lembaga Tashih
      • LSP DSN MUI
      • PINBAS
      • Basyarnas MUI
      • LPLH & SDA
        • Eco Masjid
      • Ganas Annar
      • LPBKI
  • Berita
    • Hoax
  • Produk
    • Majalah
    • Infografis
    • TV MUI
  • Fatwa
  • Konsultasi
    • Tanya Ulama
    • Bimbingan Syariah
      • Aqidah Islamiyah
      • Tuntunan Ibadah
      • Ekonomi Syariah
      • Etika Sosial/Politik
      • Hukum Keluarga
      • Paradigma Islam
    • Tanya Jawab Keislaman
      • Akhlaq
      • Aqidah
      • Ibadah
      • Muamalah
    • Jadwal Layanan Konsultasi
  • Khutbah
  • MUI Provinsi
    • MPU Aceh
    • MUI Sumatera Utara
    • MUI Sumatera Barat
    • MUI Lampung
    • MUI DKI Jakarta
    • MUI Jawa Barat
    • MUI Jawa Tengah
    • MUI Jawa Timur
    • MUI Sulawesi Selatan
No Result
View All Result
  • Home
  • Profil
    • Sejarah MUI
      • Kepengurusan MUI 2015-2020
      • Komisi 2015-2020
        • Komisi Fatwa 2015-2020
        • Komisi Informasi dan Komunikasi 2015-2020
        • Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang) 2015-2020
        • Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat 2015-2020
        • Komisi Pendidikan dan Kaderisasi 2015-2020
        • Komisi Pengkajian dan Penelitian 2015-2020
        • Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) 2015-2020
        • Komisi Ukhuwah Islamiyah 2015-2020
        • Komisi Kerukunan AntarUmat Beragama 2015-2020
        • Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam 2015-2020
        • Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) 2015-2020
        • Komisi Luar Negeri dan Hubungan Internasional 2015-2020
    • Kepengurusan MUI
    • Komisi
      • KOMISI FATWA
      • KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH
      • KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI
      • KOMISI DAKWAH
      • KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
      • KOMISI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
      • KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
      • KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA
      • KOMISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
      • KOMISI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
      • KOMISI HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
    • Lembaga
      • LPPOM MUI
      • Dewan Syariah Nasional
      • LSP Majelis Ulama Indonesia
      • Dewan Halal Nasional
      • Islamic Dakwah Fund (IDF)
      • LPBKI – Lembaga Tashih
      • LSP DSN MUI
      • PINBAS
      • Basyarnas MUI
      • LPLH & SDA
        • Eco Masjid
      • Ganas Annar
      • LPBKI
  • Berita
    • Hoax
  • Produk
    • Majalah
    • Infografis
    • TV MUI
  • Fatwa
  • Konsultasi
    • Tanya Ulama
    • Bimbingan Syariah
      • Aqidah Islamiyah
      • Tuntunan Ibadah
      • Ekonomi Syariah
      • Etika Sosial/Politik
      • Hukum Keluarga
      • Paradigma Islam
    • Tanya Jawab Keislaman
      • Akhlaq
      • Aqidah
      • Ibadah
      • Muamalah
    • Jadwal Layanan Konsultasi
  • Khutbah
  • MUI Provinsi
    • MPU Aceh
    • MUI Sumatera Utara
    • MUI Sumatera Barat
    • MUI Lampung
    • MUI DKI Jakarta
    • MUI Jawa Barat
    • MUI Jawa Tengah
    • MUI Jawa Timur
    • MUI Sulawesi Selatan
No Result
View All Result
Majelis Ulama Indonesia
No Result
View All Result
Home Berita

Industri Kerakyatan: Program Unggulan Peningkatan Ekonomi di NTB

redaksi@mirror.mui.or.id by redaksi@mirror.mui.or.id
21 Oktober 2021
in Berita
0
Industri Kerakyatan: Program Unggulan Peningkatan Ekonomi di NTB
40
SHARES
103
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

JAKARTA – Setelah melandainya kasus Covid 19, semua sektor kehidupan kembali berbenah untuk meningkatkan kemerosotan yang terjadi. Salah satunya yang dilakukan oleh Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu dengan menginisiasi industri kerakyatan.

Hal tersebut disampaikan oleh Nuryanti selaku Kepala Dinas Perindustrian NTB pada webinar “Mendorong Kebangkitan Ekonomi Umat di Era Pandemi Melalui Kawasan Industri Halal 5.0 di Nusa Tenggara Barat”, yang diselenggaran oleh KPEU MUI yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Selasa (19/10).

Nuryanti menjelaskan, terdapat program unggulan yang sedang gencar dilakulan oleh Pemprov NTB yaitu industri kerakyatan. Program tersebut tidak identik dengan pabrik ataupun investasi besar, tetapi merupakan upaya pemerintah NTB untuk memfasilitasi masyarakat melalui produknya sendiri.

“Pemprov NTB semaksimal mungkin melakukan program industri kerakyatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden RI, bahwa saat Covid-19 ekonomi harus tetap menggeliat. Karenanya Gubernur NTB berinisiatif membagikan paket JPS Gemilang tidak berupa uang, tapi berupa produk UMKM masyarakat” jelas Kepala Dinas Perindustrian NTB ini.

Dijelaskan Nuryanti, pembagian bantuan bukan berupa uang tersebut hasilnya dapat dirasakan oleh pemilik usaha UMKM yang mampu bertahan kala pandemi. Hal tersebut juga selaras dengan jargon yang dimiliki oleh Pemprov NTB yaitu “Industrialisasi: dari NTB Indonesia”.

Nuryanti menambahkan, setiap produk yang akan dipasarkan harus memiliki pondasi yang kuat. Terdapat empat pondasi yang disebutkan yaitu kemampuan SDM, ketersediaan bahan baku, standarisasi produk, dan penggunaan teknologi untuk proses industri.

Sebagai provinsi yang terkenal dengan sebutan seribu masjid dan sejuta sapi, Pemprov NTB terus melakukan peningkatan industri baik kualitas, kuantitas maupun kontinuitas.

Adapun beberapa industri prioritas yang tengah digarap, disebutkan Nuryanti seperti industri pangan, industri hulu agro, industri hasil pertambangan hingga industri kimia farmasi.

Artikel Terkait  Diundang Presiden, Ketua Umum MUI Bicarakan Narkoba sampai Pilkada.

“NTB sudah mulai mengelola produk berbahan dasar sapi menjadi sate rembige. Karenanya kami tidak hanya melakukan ekspor sapi, tetapi juga pengolahan bahan dasar menjadi kuliner setempat yang sedang kami upayakan. Tak hanya sate rembige, namun ayam taliwang dan kuliner lainnya dalam masa penelitian untuk terus diinovasikan agar mampu bertahan selama 6 bulan bahkan 1 tahun masa simpan produk” katanya.

Hal tersebut dilakukan karena pengolahan bahan dasar seperti sapi dan ayam menjadi produk baru akan memicu munculnya industri turunan. Misalnya saat pemilik UMKM memproduksi sate rembige dalam porsi besar dan sudah memiliki jangkauan pasaran yang luas, maka pakan sapi dan teknologi pengolahan lainnya akan sangat dibutuhkan.

Karenanya akan muncul industri turunan lain seperti pakan sapi, serta mesin pendukung produksi yang mampu dikembangkan oleh masyarakat NTB melaui IKM ataupun UMKM.

Nuryanti juga menjelaskan bahwa Pemprov NTB mulai menginisiasi 100 desa industri untuk menunjang keberlangsungan program 100 desa wisata yang sebelumnya telah direalisasikan.

Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan industri tersebut diperlukan standarisasi yang telah ditetap oleh Pemprov, baik dari kehalalan produk sampai merk hak paten.

“Kami sangat mendukung program dari KPEU MUI Pusat mengenai Koperasi Demi Umat. Karena hal tersebut selaras dengan program yang sedang gencar kami lakukan untuk meningkatkan kualitas ekonomi di Nusa Tenggara Barat” ujar Nuryanti.

(Isyatami Aulia/Angga)

Tags: Industri Halal 5.0Industri kerakyatanMUI NTBUMKM
Majelis Ulama Indonesia

© 2023 Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia

Navigate Site

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Profil
    • Sejarah MUI
      • Kepengurusan MUI 2015-2020
      • Komisi 2015-2020
    • Kepengurusan MUI
    • Komisi
      • KOMISI FATWA
      • KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH
      • KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI
      • KOMISI DAKWAH
      • KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
      • KOMISI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
      • KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
      • KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA
      • KOMISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
      • KOMISI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
      • KOMISI HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
    • Lembaga
      • LPPOM MUI
      • Dewan Syariah Nasional
      • LSP Majelis Ulama Indonesia
      • Dewan Halal Nasional
      • Islamic Dakwah Fund (IDF)
      • LPBKI – Lembaga Tashih
      • LSP DSN MUI
      • PINBAS
      • Basyarnas MUI
      • LPLH & SDA
      • Ganas Annar
      • LPBKI
  • Berita
    • Hoax
  • Produk
    • Majalah
    • Infografis
    • TV MUI
  • Fatwa
  • Konsultasi
    • Tanya Ulama
    • Bimbingan Syariah
      • Aqidah Islamiyah
      • Tuntunan Ibadah
      • Ekonomi Syariah
      • Etika Sosial/Politik
      • Hukum Keluarga
      • Paradigma Islam
    • Tanya Jawab Keislaman
      • Akhlaq
      • Aqidah
      • Ibadah
      • Muamalah
    • Jadwal Layanan Konsultasi
  • Khutbah
  • MUI Provinsi
    • MPU Aceh
    • MUI Sumatera Utara
    • MUI Sumatera Barat
    • MUI Lampung
    • MUI DKI Jakarta
    • MUI Jawa Barat
    • MUI Jawa Tengah
    • MUI Jawa Timur
    • MUI Sulawesi Selatan

© 2023 Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia