JAKARTA — Riset dan inovasi terus diperlukan di dalam pengembangan industri yang bertujuan untuk tercapainya kemajuan peradaban. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2020, pemerintah Indonesia saat ini berfokus pada pengembangan industri halal, industri keuangan, dana sosial, dan pengembangan usaha berbasis syariah. Untuk itu, diperlukan riset dan inovasi teknologi pada empat fokus tersebut di dalam rangka upaya memajukan ekonomi syariah nasional.
Ketua Dewan Pertimbangan MUI, K.H. Ma’ruf Amin, mengapresiasi langkah BRIN dalam melakukan riset yang mendukung pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang melibatkan pengusaha, perbankan, dan kawasan industri halal.
“Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh BRIN yang sudah berjalan tentang riset halal. Ini menambah terciptanya jaringan ekosistem ekonomi syariah nasional,” ucap Wapres saat menerima jajaran pengurus Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui konferensi video, di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro No. 2 Jakarta, Kamis siang (03/06/2021).
Menurut Wapres saat ini penting adanya koordinasi antara BRIN dengan kementerian/lembaga terkait untuk dapat menghasilkan nilai tambah melalui hasil riset yang efisien sehingga dapat diimplementasikan di sektor-sektor yang membutuhkan.
“Hasil riset dari BRIN, bekerja sama dengan pihak terkait saya pikir menjadi sangat penting untuk pengembangan hasil yang efisien dan juga kualitasnya,” ujar Wapres.
“Pemerintah akan mendukung upaya sinergi sektor industri dan litbang untuk saling bekerja sama dan berkolaborasi, khususnya mengenai masalah ekonomi dan keuangan syariah,” imbuhnya.
Di sisi lain, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) ini juga menyinggung masih adanya bahan baku industri halal yang berasal dari luar negeri. Wapres berharap dengan adanya keterlibatan riset dari BRIN, Indonesia akan terus berusaha menjadi industri yang mandiri.
“Penting sekali keterlibatan BRIN di dalam mengembangkan industri halal, ini menjadi penting untuk mempercepat kemandirian dan memperkuat kapasitas industri halal Indonesia, di samping kehalalannya, bahan bakunya, dan juga teknologinya yang lebih efisien,” pungkasnya.
Lebih jauh, Wapres menegaskan, bahwa saat ini para pelaku industri produk halal membutuhkan teknologi tepat guna untuk pengembangan produknya.
“Kita butuh teknologi tepat guna, seperti kemasan yang dapat bertahan lama, produk kemasan yang dapat menekan biaya industri sehingga efisien. Teknologi pangan juga jangan sampai tertinggal. Ini saya kira penting karena potensi kita sangat besar sekali,” tutur Wapres.
Sebelumnya, Ketua BRIN Laksana Tri Handoko menegaskan bahwa BRIN beserta jajaran akan siap membantu mengembangkan ekonomi syariah nasional, khususnya untuk kebutuhan riset-riset halal.
“Intinya kami siap membantu dan mendukung program ekonomi dan keuangan syariah, khususnya produk pangan halal,” ujar Handoko.
Kemudian, Kepala Balai Penelitian dan Teknologi Bahan Alam LIPI, Satriyo Krido Wahono, menambahkan bahwa sejauh ini sudah berfokus melakukan upaya riset halal, khususnya pada bidang pangan, dan akan terus melakukan eksplorasi lebih jauh lagi.
“Sementara ini kami berfokus mengembangkan produk halal pada tiga hal, yaitu riset terkait alat deteksi cepat halal, riset substitusi untuk produk-produk yang masih diragukan kehalalannya, serta mengembangkan produk berbasis laut,” jelas Satriyo. (Nurul/Din).
