JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut keputusan DPR RI menunda pengesahaan beberapa RUU khususnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) sebagai keputusan bijak. Menurut Wakil Ketua Umum MUI, Buya Zainut Tauhid Sa’adi, RUU PKS khususnya telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat sehingga materi RUU ini perlu pendalaman lebih lanjut.
“RUU PKS telah menimbulkan pro dan kontra yang sangat tajam dari berbagai kelompok masyarakat sehingga menurut pandangan kami perlu ada pendalaman lebih lanjut,” ungkap Buya Zainut, Kamis (26/09) di Gedung MUI Pusat, Menteng, Jakarta.
Maksud pendalaman lebih lanjut itu, kata dia, dengan lebih banyak melibatkan masyarakat. Tujuannya agar didapatkan RUU PKS yang kualitasnya lebih baik dan lengkap. RUU PKS harus ditunda juga karena menunggu terlebih dahulu disahkannya Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sehingga singkron.
“Beberapa pasal sanksi pidana dalam RUU PKS harus merujuk pada pasal-pasal dalam KUHP agar sinkron,” ujarnya.
Karena itulah, MUI selama ini menyuarakan agar RKUHP disahkan terlebih dahulu. RKUHP ini menurutnya merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan bangsa Indonesia untuk memiliki KUHP karya sendiri. Selama ini, KUHP yang ada merupakan produk turunan belanda dan pada beberapa materinya kurang sesuai dengan nilai-nilai asli Indonesia. MUI pun, kata dia, menyesalkan adanya penundaan pengesahaan RUU KUHP ini.
“Indonesia butuh KUHP yang berpijak dan bersumber dari nilai-nilai moral, agama dan budaya bangsanya sendiri, bukan UU yang bersumber dari kolonial Belanda seperti KUHP yang kita gunakan selama ini,” katanya.
Meski begitu, MUI, kata dia, memaklumi adanya penundaan pengesahaan RKUHP karena situasi yang sedang tidak kondusif. MUI pun memahami hal itu. MUI berharap, DPR periode selanjutnya mampu melanjutkan pembahasan RUU ini dengan lebih aspiratif dan akomodatif sehingga menghasilkan produk RUU yang lebih sempurna.
Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan, RUU PKS dan RKUHP akan dilimpahkan ke anggotaa DPR periode berikutnya. Meski begitu, dia tidak bisa memastikan kapan dua RUU ini akan dibahas bahkan disahkan.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengungkapkan, DPR nanti kemungkinan akan mengadakan roadshow ke beberapa kampus untuk sosialisasi beberapa RUU. Menurutnya, sosialisasi seperti ini penting agar tidak ada salah tafsir dalam memahami materi-materi di dalam RUU tersebut.
“Kami akan roadshow ke kampus-kampus untuk menjelaskan isi dari kedua RUU tersebut agar tidak ada salah tafsir. Kami juga akan mengundang ormas-ormas untuk berdiskusi membahas RUU tersebut,” paparnya. (Azhar/Anam)
