BANDUNG — Majelis Ulama Indonesia bersama beberapa ulama bertemu Pemerintah Provinsi Jawa Barat membahas radikalisme. Ketua Umum MUI Jabar, KH. Rachmat Syafei mengungkapkan, pertemuan ulama seluruh Jawa Barat ini bertujuan menyatukan pandangan untuk menangkal radikalisme. Salah satunya adalah dengan mengembangkan pandangan Islam Moderat (Wasathiyyah) dalam beragama. Menurutnya, radikalisme tumbuh subur karena banyak orang mencari-cari perbedaan dan menginginkan perbedaan yang keras.
“Pemerintah pusat dan daerah termasuk MUI harus memberikan pemahaman Islam moderat yang tidak melalui kekerasan seperti itu,” ungkapnya, Senin (29/07) usai pertemuan tersebut di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat.
Nantinya, tutur Kiai Rachmat, konsep Islam yang dikembangkan adalah bagaimana agama menjaga kesucian masing-masing dan saling menghormati. Dia mengatakan MUI akan mempromosikan pandangan beragama dengan moderat.
“Ya sesuai dengan Jabar silih asah, asih, asuh,” katanya.
Dia melanjutkan, bersama pemerintah Jawa Barat, MUI akan mengadakan kegiatan Ajengan Masuk Sekolah. Tujuannya agar anak didik di sekolah mendapatkan pemahaman memadai tentang pemahaman Islam moderat. Namun, kata dia, program tersebut baru berjalan kemungkinan tahun depan. Saat ini, program ini masih disiapkan konsepnya.
Rencannya, dalam program ini ulama akan memberikan pemahaman untuk saling mengedepankan toleransi. Ulama yang mendatangi sekolah juga akan diseleksi terlebih dahulu. Ulama tersebut akan bekerjasama dengan guru agama di sekolah-sekolah.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan ide ini salah satunya bermula dari laporan ulama di Tasikmalaya yang menyampaikan ada buku yang mengkafirkan aliran tertentu dengan sesukanya.
“Jadi di antara ulama Jabar sendiri mempunyai kekhawatiran bersama dan domainnya bergeser tak hanya secara umum di masyarakat tapi di sekolah,” katanya, Senin (29/7).
Usai pertemuan dengan para ulama ini, dia berharap ada kesepakatan bersama terkait teknis menangkal pemahaman radikal tersebut. Pada pertemuan tersebut memang belum ada kesepakatan terkait hal-hal teknis, namun peserta pertemuan sudah sepakat bahwa radikalisme itu ada dan nyata. Ke depan, Pemprov Jabar akan mengadakan lagi pertemuan serupa untuk duduk bersama diantaranya membahas bagaimana teknis pencegahan radikalisme di sekolah-sekolah. (Azhar/Din)
