Menjelang Kongres Ekonomi Umat (22-24/04) di Hotel Grand Sahid Jakarta Pusat, dan Pilkada DKI Jakarta, putaran kedua, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Ma’ruf Amin, diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/04).
Selain Kiai Ma’ruf, dalam kesempatan tersebut, diundang pula Prof. Mahfud MD, Ustaz Yusuf Mansur, Prof. Jimly Asshiddiqqie, dan Ustaz Arifin Ilham. Dalam pertemuan itu, Kiai Ma’ruf mengatakan ada berbagai macam materi pembicaraan. “Ada yang sifatnya informasi, ada sifat meminta perhatian, dan dukungan para ulama, ” kata beliau.
Beliau juga menuturkan mengenai program MUI yang sejalan dengan Pemerintah tentang redistribusi aset. “Redistribusi aset tanah-tanah yang akan dibagikan ke masyarakat, kepada ormas, kepada peseantren-pesantren, kemitraan pengusaha besar dan masyarakat, dengan ormas” tutur beliau.
Selain itu, saat bertemu presiden, Kiai Ma’ruf juga membahas masalah narkoba, terorisme, sampai radikalisme. “Juga masalah narkoba yang semakin hari semakin memprihatinkan, masalah terorisme, dan radikalisme, ” jelas beliau.
Terakhir, Kiai Ma’ruf juga membahas tentang pilkada yang tinggal dua hari lagi (19/04). Sesuai pembicaraan dengan presiden, Kiai Ma’ruf meminta semua pihak tidak melakukan mobilisasi masa. Menurut beliau, hal seperti itu justru menimbulkan suasana tidak kondusif di Jakarta yang berpengaruh sampai tingkat nasional.
“Jangan ada mobilisasi dari pihak mana pun, sehingga menimbulkan ketidakstabilan, ketidakondusifan di DKI Jakarta dan membawa pengaruh buruk ke nasional,” pinta beliau.
Kiai Ma’ruf juga mengatakan bahwa para ulama sepakat untuk mendukung kebijakan presiden. “Para ulama sepakat untuk mendukung kebijakan yang disampaikan oleh Presiden, baik itu redistribusi aset, masalah kemitraan, penanggulangan narkoba, terorisme-radikalisme, dan juga menjaga situasi kondusif, ” katanya. (Azhar)
sumber foto : antaranews
