Surabaya – Dialog Nasional Keagamaan dan Kebangsaan yang bertemu Mewujudkan Islam Indonesia yang Wasathiyah di hotel Bumi Surabaya (17) menghasilkan sembilan poin rekomendasi yang disepakati peserta, yaitu:
1. Pemerintah harus mengintensifkan dialog lintas paham keagamaan secara berkala yang disponsori (didanai) oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh masyarakat (Ormas Keagamaan), baik di tingkat pusat maupun daerah.
2. Mendorong pemerintah dan masyarakat untuk mengarusutamakan paham keagamaan yang bervisi kebangsaan melalui pengembangan kurikulum, kajian keagamaan, pemberdayaan ekonomi dan lainnya.
3. Perlunya melokalisir masalah-masalah di setiap daerah dengan mempertimbangkan unsur kearifan dan tokoh lokal yang ada di wilayah masing-masing.
4. Mendorong Pemerintah untuk menyusun regulasi tentang standarisasi penyiar agama dalam satuan pendidikan di semua jenjang.
5. Negara harus berkomitmen menyelesaikan problem sosial, ekonomi, politik, budaya yang dihadapi oleh korban konflik keagamaan.
6. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah dengan lembaga sosial keagamaan untuk pencegahan konflik di daerah.
7. Peningkatan kapasitas penyuluh agama, penghulu, dai/khatib, imam dan takmir masjid dalam pencegahan, advokasi, dan rehabilitasi di wilayah konflik.
8. Perlunya penguatan regulasi dan peran strategis Kementerian Agama dalam penanganan konflik sosial keagamaan.
9. Mendorong pemerintah untuk menyusun model dan modul pembinaan dan penanganan konflik sosial keagamaan Islam.
Dalam kegiatan tersebut dihadiri sebanyak 70 peserta yang terdiri dari pengurus MUI pada daerah-daerah yang terjadi dan rawan konflik, seperti NTB, Sampang, Garut, Lampung, Kuningan Jabar, Bulukumba, dan lainnya. Selain itu kelompok dari ABI (Ahlul Bait Indonesia), Lajnah Imailah (Sayap Perempuan Ahmadiyah), dan aktifis LSM baik dari Lakpesdam, Paramadina, P3M, Peradi Tasikmalaya, UIN Sunan Ampel, Salimah, Yatasan Inklusif, maupun lainnya yang selama ini menjadi mitra dan pendamping korban konflik.
Sementara narasumber yang diantaranya Ketum MUI KH. Ma’ruf Amin Ketua Komisi 8 DPR RI, Dr Ali Taher, Anggota Wantimpres, KH. Yahya Cholil Staquf, KH. Miftahul Akhyar, KH Afifuddin, dan para tokoh aktifis LSM yang selama ini mendampingi konflik keagamaan. (Thobib)
