Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyesalkan pemblokiran situs-situs media Islam yang dilakukan Kemkominfo atas usulan BNPT, dan menganggap BNPT bersikap represif. Ketua Umum MUI Din Syamsudin menilai pemblokiran itu akan membawa stigma negatif terhadap dakwah Islamiyah.
“Kami menyesalkan kebijakan yang tidak bijak itu,” katanya dalam jumpa pers seusai pertemuan Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) MUI di Kantor Pusat MUI, Jakarta, Selasa (7/4/2015). Apalagi, kebijakan itu dikaitkan dengan label Islam yang tentu akan membawa stigma negatif terhadap dakwah Islamiyah
Pertemuan Forum Ukhuwah Islamiyah yang dihadiri pimpinan MUI dan ormas-ormas Islam itu juga membahas gejolak konflik yang terjadi di Yaman. Mereka sepakat untuk bersikap netral, serta mendorong pihak-pihak yang terlibat konflik untuk menyelesaikannya dengan cara damai.
Menurut Din, sikap MUI tentang radikalisme agama yang menggunakan cara-cara kekerasan sudah tegas. Namun, MUI menyesalkan cara BNPT yang represif dalam memblokir situs-situs tersebut. “Kami semua sepakat menyesalkan kejadian itu,” tegasnya.
Ketua MUI menyarankan BNPT mengedepankan tabayun kepada para pengelola situs, mengajak MUI untuk membahasnya, serta tidak memutuskan sendiri. Pemblokiran situs itu dilakukan BNPT dengan tanpa komunikasi, tanpa dialog, dan tanpa persuasi. “Ini sama saja pukul duluan, urusan belakangan. Ini tak boleh terjadi lagi di Republik ini. Bagi saya ini represif,” tambahnya.
Menurut Din, pemerintah harus menyadari fungsi dan tugasnya. Dalam rangka menanggulangi terorisme, sambung Din, BNPT tidak bisa bersikap represif seperti itu terus.
“Tahu gak, dengan diblokir dua puluh dua, maka bisa muncul lagi dua ratus dua puluh ribu situs-situs seperti itu. Ini semakin mendorong radikalisasi karena kekecewaan kepada negara dengan rezim yang represif seperti yang ditunjukkan sekarang ini,” cetusnya.
