JAKARTA– Memasuki 2023, Majelis Ulama Indonesia sampaikan tiga catatan awal tahun.
Catatan itu disampaikan Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom), KH Masduki Baidlowi, dalam Halaqoh Mingguan Infokom ke-22, Kamis (05/01/2023).
“Ada beberapa hal yang saya kira menjadi catatan untuk kita kaji malam ini,” kata Kiai Masduki dalam sambutannya.
Catatan pertama, pentingnya kontrol demokrasi yang perlu dilakukan secara konsisten oleh media/pers.
Menurutnya, sistem demokrasi di Indonesia terus membutuhkan adanya manajemen kontrol (check and balance) antar lembaga, pemerintah, parlemen, dan aparatur penegak hukum.
“Kalau kebijakan publik nantinya tidak memihak kepada rakyat, maka dibutuhkan pilar keempat yaitu pers untuk memberikan suara-suara kritis, ” paparnya.
Pada halaqah yang diisi Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas itu, Kiai Masduki juga menyampaikan pentingnya perbincangan strategi politik keumat terkait ekonomi.
Hal ini menjadi penting, kata dia, karena salah satu founding fathers bangsa Mohammad Hatta dalam sejarah nasional pernah memperjuangkan pasal-pasal kesejahteraan dan rumusan untuk membangkitkan ekonomi rakyat.
“Semua konsep itu ternyata perlu untuk terus diperjuangkan ke depan, ” lanjutnya.
Catatan terakhir dari Kiai Masduki, fenomena kebijakan afirmatif yang memperjuangkan kesejahteraan rakyat oleh satu pemerintahan kadangkala tidak bertahan lama.
Dalam sejarahnya, hal ini pernah terjadi pada masa Kabinet Mohammad Natsir yang memperjuangkan konsep ekonomi kerakyatan. Artinya, aktivitas ekonomi bisa dikelola oleh rakyat sepenuhnya.
Menurut Kiai Masduki, kebijakan afirmatif seperti itu perlu untuk dipertahankan.
“Namun sayang kabinet ini tidak bertahan lama, sehingga tidak dapat melaksanakan kebijakan pro rakyat tersebut, ” kata Kiai Masduki menjelaskan.
(A Fahrur Rozi)
