JAKARTA – Komisi Informasi dan Komunikasi (Infokom) MUI menggelar Halaqoh mingguan yang ke 18 secara daring melalui virtual zoom, (07/12/22).
Dalam kesempatan ini, Ketua MUI Bidang Infokom Kiai Masduki Baidlowi menyampaikan tentang fenomena tahun politik 2024 yang sudah mulai ramai diperbincangkan.
“Waktunya memang masih lama, tetapi karena ini sebuah proses politik partai untuk kepentingan nasional, maka tahun politik itu terasa sudah dekat,” demikian kata Ulama yang juga Staf Khusus Wapres Ma’ruf Amin saat menyampaikan sambutannya.
Indonesia akan menghadapi tahun politik yakni pada 14 Februari 2024 mendatang. Pada tahun tersebut akan diselenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai penerus kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Ma’ruf Amin.
Kiai Masduki menyebutkan bahwa dalam tahun politik 2024 nanti, MUI harus menempatkan diri sebagai lembaga yang netral serta dapat mengambil posisi yang strategis.
“MUI dalam konteks politik praktis di 2024 diletakkan dalam posisi netral, dalam artian jangan terjebak dalam politik praktis,” Tuturnya
Selanjutnya, kata dia, MUI mesti mengambil posisi strategis pada tahun politik 2024 mendatang. Kiai Masduki menegaskan bahwa MUI menghindar dari politik yang sifatnya praktis.
Jika berbicara mengenai politik, tentunya ada dua pembahasan, yakni high politik dan juga low politik. Jelasnya, dalam pembicaraan high politik, sasarannya adalah bagaimana MUI agar dapat menjadi inspirasi dan patokan bagi umat.
Dikatakan Kiai Masduki, bahwa MUI adalah sebuah lembaga yang menjadi bagian penting yang berfungsi untuk mengintegrasikan umat.
“Bukan sebaliknya justru malah menjadi bagian dari yang dipermainkan oleh parpol-parpol yang punya kepentingan,” jelas Kiai Masduki.
Jika berbicara tentang high politik, jelas Kiai Masduki, maka demokrasi politik itu selalu menghitung dua hal prinsip, yakni substansial politik dan juga prosedural politik.
Diuraikan Kiai Masduki, substansial politik itu artinya adalah hal-hal yang menyangkut prinsip-prinsip dasar keumatan. Ia menconohkan, hal yang menyangkut persoalan kebangsaan dan kenegaraan. Dalam konteks politik kebangsaan dan kenegaraan MUI harus berada di garda terdepan.
“Kita harus menepis isu-siu, pokok-pokok pikiran yang mencoba menyimpangkan generasi muda dari pikiran-pikiran ideologi negara yang menyimpang dari NKRI,” tukasnya.
Selain itu, menurut Kiai Masduki, MUI juga harus mengeksplorasi SDM yang dimiliki, untuk kemudian diarahkan pada penguatan ideologi kenegaraan dan jug keagamaan.
(Dhea Oktaviana/Angga)
