JAKARTA— Kepala Balitbang dan Diklat Kementerian Agama, Prof Abu Rokhmad, mengajak MUI dan ormas Islam menangkal potensi politik identitas menjelang Pemilu dan Pilpres 2024. Hal itu dia ungkapkan saat mengisi Kolokium Agama-agama Nusantara “Mencegah Politik Identitas dan Komodifikasi Agama dalam Pilpres 2024” di Hotel Arya Dhuta, Jakarta, Rabu (10/08).
“Politik identitas ini menjadi konsen kita bersama. Kita perlu menjadi netral dan tidak memiliki kepentingan politik identitas. MUI, saya kira, mewakili organisasi yang tidak mempunyai kepentingan sama sekali, ” ungkapnya.
Dia menilai, sangat sulit mendefinisikan politik identitas. Maka, kata dia, peran MUI sangat dibutuhkan sebagai organisasi yang netral dan tidak mempunyai kepentingan politik identitas untuk membimbing umat. MUI, ungkap dia, perlu menjaga keberlangsungan kehidupan beragama yang otentik sebagaimana dicontohkan nabi dan ulama zaman dahulu.
“Selain sebagai khimayatul ummah (pelayan umat), MUI sebagai shodiqul hukumah atau mitra pemerintah sangat nendang bagi Kemenag. Pemerintah maupun MUI harus terus menjadi teman sejati dalam berbagai keadaan untuk membangun negeri ini, ” ujar dia.
“Termasuk dalam tugas merawat dan menjaga kebinekaan dengan melibatkan peran seluruh ormas agama di Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah, ” imbuhnya.
Kegiatan ini merupakan kerjasama Balitbang Bimas Islam Kemenag dan Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama (KAUB) MUI. Guru Besar termuda UIN Walisongo Semarang ini memuji terselenggaranya kegiatan ini.
“Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi kegiatan pagi hari ini. Hasilnya kami tunggu dan tindakannya, ” ujarnya.
“Jelang 2024 kita akan banyak menemukan manuver-manuver yang luar biasa, kami mohon bimbingannya terutama persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini, khususnya dalam bidang kehidupan beragama yang menjadi konsen utama dan bersama,”pungkasnya. (Sadam Al-Ghifari/Azhar)
