JAKARTA-Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki agenda rapat rutin setiap hari Rabu di Gedung MUI Pusat, Jalan Proklamasi No 51, Menteng, Jakarta. Namun, berbeda dengan rapat-rapat sebelumnya, pada Rabu (18/03) kali ini, Komisi Fatwa MUI melaksanakan rapat secara online. Hal ini sesuai dengan instruksi pemerintah untuk melaksanakan sosial distance guna meminimalkan pertemuan fisik dalam jumlah banyak.
Selain karena imbauan pemerintah itu, Dewan Pimpinan MUI Pusat melalui Surat Nomor A-1024/DP-MUI/III/2020 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Buya Anwar Abbas, memang meliburkan seluruh kegiatan di lingkungan MUI Pusat sejak 18 Maret sampai 27 Maret. Sehingga Komisi atau Lembaga di lingkungan MUI tidak bisa melaksanakan rapat di kantor, termasuk Komisi Fatwa. Kegiatan di MUI Pusat akan aktif kembali pada tanggal 30 Maret 2020 mendatang.
Rapat online yang dipimpin Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Asrorun Niam tersebut membahas berbagai masalah keagamaan. Materi pembahasan mulai dari produk pangan halal sampai tindak lanjut pelaksanaan ibadah saat situasi terjadi wabah Covid-19. Kiai Niam memaparkan, rapat online ini karena ada masalah penting yang sedang dibahas Komisi Fatwa sekaligus ingin mencegah potensi penyebaran Covid-19.
“Ada permasalahan penting yang dibahas Komisi Fatwa, namun kami juga memiliki perhatian untuk mencegah peredaran Covid-19 dengan meminimalisir pergerakan ke luar. Karenanya kami melaksanakan rapat secara online,” ungkapnya melalui keterangan tertulis, Rabu (18/03).
Dikatannya, rapat tersebut meskipun berlangsung secara online namun diikuti oleh 37 anggota Komisi Fatwa MUI Pusat dan tim dari LPPOM MUI. Menurutnya, dalam rapat online kali ini, terdapat 87 produk yang dibahas untuk mendapatkan penetapan fatwa.
“Dari 87 produk, ada lima produk yang memperolah pendaaman secara lebih lanjut. Pembahasan cukup alot, namun akhirnya bisa disepekati,” katanya.
Selain mendiskusikan tentang produk halal, Komisi Fatwa MUI juga membahas hukum tanam benar dan botox untuk kecantikan yang selama ini lazim dipraktekkan oleh klinik kecantikan. Rapat juga membahas terkait sosialisasi Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah saat Situasi Terjadi Wabah Covid-19.
Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, sebagian masyarakat salah paham terhadap isi fatwa tersebut. Hal itu terlihat dari respon masyarakat yang berbeda-beda. Menurut, Kiai Niam, Komisi Fatwa memandang fatwa ini perlu disosialisasikan sehingga masyarakat memahami fatwa ini secara utuh dan benar.
“Ada yang langsung memaksa menutup masjid meski kawasannya aman. Sebaliknya ada juga yang memaksakan diri datang ke masjid meski dalam kondisi sakit. Untuk itu masyarakat perlu memahami secara utuh,” pungkasnya. (Azhar/Anam)
