Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dalam waktu dekat akan menyelenggarakan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-7 di Bangka Belitung, akhir Februari nanti. Kegiatan yang dihadiri seluruh Ormas Islam seluruh Indonesia itu akan dibahas berbagai persoalan umat, mulai dari politik, ekonomi, hukum, budaya, maupun agama. Sebagai agenda pra Rakernas, MUI mengundang beberapa pihak dalam FGD membahas masalah ekonomi siang tadi (9/1).
Dalam FGD hadir pembicara dari empat lembaga, antara lain Vice President Tokopedia Astri Wahyuni, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Ekonomi INDEF Enny Sri Hartati, serta anggota Dewan Syariah Nasional, Gunawan Yasni.
Dalam pemaparannya, Enny Hartati mengungkapkan bahwa perlu ada fokus dalam kebijakan ekonomi sekarang ini. Maksud dia, sekalipun pemerintah sudah memberikan bantuan, baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, namun masyarakat yang disasar seringkali tidak fokus.
Kredit Usaha Rakyat (KUR), misalnya, kata dia, justru selama ini hanya dinikmati orang-orang yang sama. Kalangan bawah tetap saja tidak bisa menikmati fasilitas itu. Bahkan setelah ada kredit ultra mikro, nyatanya tidak membuka kesempatan kalangan ekonomi bawah bisa menerima akses. Karena itu, dia menekankan kebijakan ekonomi yang muncul harus proporsional.
“Perlu ada langkah proporsional dulu, termasuk dalam menyebut Mikro, Kecil, dan Menengah karena rentang Mikro dan Menengah sangat jauh, sehingga kebijakan yang muncul bisa fokus pada proporsinya,” kata dia di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Kamis (09/01).
Sementara itu, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI, Dadang Muljawan memaparkan bahwa akses pendanaan yang ada selama ini memang masih sulit didapatkan. Namun, kata dia, kalaupun ada, dana tersebut harus dimanfaatkan untuk membeli produk-produk dalam negeri. Cara itu, imbuh dia, bisa membuat defisit neraca berjalan Indonesia tidak terjadi lagi.
“Saat ini current account defisit Indonesia belum sembuh, dari dulu Indonesia banyak mengucap, namun belum banyak berbuat yaitu mencintai produk dalam negeri,” kata dia.
Dia mengatakan, kemauan membeli produk dalam negeri tersebutlah yang bisa membuat fundamental ekonomi bergerak. Selama ini, menurutnya, apa yang dilakukan BI melalui kebijakan-kebijakannya sifatnya hanya temporer sehingga tidak bisa mengubah secara kesinambungan.
“BI secara temporer melakukan stabilitas, kalau fundamental ekonomi tidak bergerak, maka akan begitu terus keadaannya,” katanya.
FGD tersebut juga membahas perekonomian umat dari sisi digitalisasi ekonomi. Karena itu, hadir juga pada kesempatan tersebut, Vice President Public Polity and Government Relation Tokopedia, Astri Wahyuni. Astri melihat bahwa kehadiran platform-platform digital mampu menumbuhkan kemauan masyarakat untuk menjalankan kegiatan produktif. Meski, kata dia, pangsa pasarnya masih 5% dari total retail nasional sementara di China sudah mencapai 21%. (Azhar/Thobib)
