Jakarta: Merespon Surat DPP PATRI (Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia) Nomor: 072/SE-PATRI/XI/2022 tanggal 6 November 2022 perihal: Usulan Hari Transmigrasi Nasional (HTN). Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah, melaksanakan rapat koordinasi di Jakarta (Kamis, 1/12/22). Kegiatan dipimpin Asisten Deputi (Asdep) Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial, Mustikorini Indrijatiningrum. (01/12/22)
Rapat yang diadakan secara hibrid itu dihadiri 22 perwakilan peserta. Rapat membahas koordinasi kebijakan penyelenggaraan transmigrasi dan usulan perubahan Hari Bhakti Transmigrasi (HBT) menjadi Hari Transmigrasi Nasional (HTN)
Dari pihak pengusul HTN, hadir Ketua Umum DPP PATRI H.Sunu Pramono Budi (biasa disapa Hasprabu) dan Sekjen Sutrisno Singotirto. Peserta dari lingkup Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) diantaranya dari Sekretariat Kabinet (Sekkab), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, dan Kementerian PUPR.
Rapat dibagi dua sessi. Sessi pertama paparan Direktur Regional II BAPPENAS dan Sesditjen Transmigrasi. Sessi kedua diisi paparan Asdep bidang Desa, PDT, dan Transmigrasi Sekkab dan Direktur urusan Sinkronisasi Pemda Kemendagri.
Beberapa catatan dalam Rakor antara lain, pentingnya penguatan dan dukungan terhadap program transmigrasi. Karena hasil manitoring dan evaluasi kawasan transmigrasi, menunjukkan sangat signifikan mendukung pembangunan daerah. Minat masyarakat juga masih besar pada Transmigrasi. Tetapi pendanaan kian menurun. Disebutkan dalam rapat, keberhasilan transmigrasi yang signifikan diantaranya kontribusi dan keunggulan SDM anggota PATRI.
Berkaitan usulan perubahan HBT menjadi HTN, peserta sangat mendukung. Untuk melengkapi dokumen, Asri Ernawati Asdep dari Sekkab menjelaskan. Perlunya disiapkan dokumen pendukung. Termasuk penjelasan urgensi dari HTN tersebut.
“Penting dijelaskan, pertimbangan HTN dari aspek filosofis, sosiologis, yuridis, serta data pendukung lainnya. Agar setelah membaca usulan tersebut, Presiden langsung setuju”. Ujarnya
Menanggapi hal tersebut, Hasprabu menyatakan urgensinya HTN bagi negara. Dikatakan HTN pada hakikatnya bentuk konkrit penghargaan negara kepada jerih payah transmigran membangun daerah.
“Dari aspek pembangunan wilayah, pengembangan ekonomi, dan pembentukan SDM unggul. Yang terbaru dan paling nyata, Ibukota Negara (IKN) Nusantara nyata-nyata ada di kawasan transmigrasi Spaku, Kalimantan Timur. Sehingga saya yakin, jika Presiden membaca usulan ini, insya Allah Keppres langsung disetujui”, ujarnya bersemangat.
Lebih lanjut dikatakan, dengan adanya HTN akan menepis anggapan, bahwa transmigrasi milik kementerian tertentu. Dengan HTN juga menyadarkan warga bangsa, bahwa Transmigrasi bukan semata-mata proyek perpindahan penduduk, tetapi sebagai suatu Gerakan Nasional Perekat Bangsa. Hal ini sejalan dengan Pidato Bung Karno pada 28 Desember 1964. Transmigrasi Mati-Hidup Bangsa Indonesia.
“Bagaimana mungkin antar hati anak bangsa Indonesia menyatu, sementara secara fisik mereka terpisah. Jadi transmigrasi adalah cara terbaik menyatukan hati anak bangsa Indonesia.” Imbuhnya.
Diminta pendapatnya, bagaimana langkah mewujudkan hal tersebut. Diusulkan agar segera dibentuk tim. Sedangkan institusi yang paling tepat sebagai leadingnya adalah Kemenko PMK. Karena hal ini untuk memudahkan saat berkoordinasi dengan lintas kementerian.
“Ya, saya usul. Sebaiknya segera dibentuk tim, dan disusun jadual kerjanya. Kami, Tim PATRI siap mendukung sepenuhnya,” pungkasnya.
(spb/dpp).
