• Redaksi
  • Kontak
  • Kirim Tulisan
Jumat, Mei 9, 2025
  • Login
Majelis Ulama Indonesia
  • Home
  • Profil
    • Sejarah MUI
      • Kepengurusan MUI 2015-2020
      • Komisi 2015-2020
        • Komisi Fatwa 2015-2020
        • Komisi Informasi dan Komunikasi 2015-2020
        • Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang) 2015-2020
        • Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat 2015-2020
        • Komisi Pendidikan dan Kaderisasi 2015-2020
        • Komisi Pengkajian dan Penelitian 2015-2020
        • Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) 2015-2020
        • Komisi Ukhuwah Islamiyah 2015-2020
        • Komisi Kerukunan AntarUmat Beragama 2015-2020
        • Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam 2015-2020
        • Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) 2015-2020
        • Komisi Luar Negeri dan Hubungan Internasional 2015-2020
    • Kepengurusan MUI
    • Komisi
      • KOMISI FATWA
      • KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH
      • KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI
      • KOMISI DAKWAH
      • KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
      • KOMISI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
      • KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
      • KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA
      • KOMISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
      • KOMISI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
      • KOMISI HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
    • Lembaga
      • LPPOM MUI
      • Dewan Syariah Nasional
      • LSP Majelis Ulama Indonesia
      • Dewan Halal Nasional
      • Islamic Dakwah Fund (IDF)
      • LPBKI – Lembaga Tashih
      • LSP DSN MUI
      • PINBAS
      • Basyarnas MUI
      • LPLH & SDA
        • Eco Masjid
      • Ganas Annar
      • LPBKI
  • Berita
    • Hoax
  • Produk
    • Majalah
    • Infografis
    • TV MUI
  • Fatwa
  • Konsultasi
    • Tanya Ulama
    • Bimbingan Syariah
      • Aqidah Islamiyah
      • Tuntunan Ibadah
      • Ekonomi Syariah
      • Etika Sosial/Politik
      • Hukum Keluarga
      • Paradigma Islam
    • Tanya Jawab Keislaman
      • Akhlaq
      • Aqidah
      • Ibadah
      • Muamalah
    • Jadwal Layanan Konsultasi
  • Khutbah
  • MUI Provinsi
    • MPU Aceh
    • MUI Sumatera Utara
    • MUI Sumatera Barat
    • MUI Lampung
    • MUI DKI Jakarta
    • MUI Jawa Barat
    • MUI Jawa Tengah
    • MUI Jawa Timur
    • MUI Sulawesi Selatan
No Result
View All Result
  • Home
  • Profil
    • Sejarah MUI
      • Kepengurusan MUI 2015-2020
      • Komisi 2015-2020
        • Komisi Fatwa 2015-2020
        • Komisi Informasi dan Komunikasi 2015-2020
        • Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang) 2015-2020
        • Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat 2015-2020
        • Komisi Pendidikan dan Kaderisasi 2015-2020
        • Komisi Pengkajian dan Penelitian 2015-2020
        • Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) 2015-2020
        • Komisi Ukhuwah Islamiyah 2015-2020
        • Komisi Kerukunan AntarUmat Beragama 2015-2020
        • Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam 2015-2020
        • Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) 2015-2020
        • Komisi Luar Negeri dan Hubungan Internasional 2015-2020
    • Kepengurusan MUI
    • Komisi
      • KOMISI FATWA
      • KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH
      • KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI
      • KOMISI DAKWAH
      • KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
      • KOMISI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
      • KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
      • KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA
      • KOMISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
      • KOMISI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
      • KOMISI HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
    • Lembaga
      • LPPOM MUI
      • Dewan Syariah Nasional
      • LSP Majelis Ulama Indonesia
      • Dewan Halal Nasional
      • Islamic Dakwah Fund (IDF)
      • LPBKI – Lembaga Tashih
      • LSP DSN MUI
      • PINBAS
      • Basyarnas MUI
      • LPLH & SDA
        • Eco Masjid
      • Ganas Annar
      • LPBKI
  • Berita
    • Hoax
  • Produk
    • Majalah
    • Infografis
    • TV MUI
  • Fatwa
  • Konsultasi
    • Tanya Ulama
    • Bimbingan Syariah
      • Aqidah Islamiyah
      • Tuntunan Ibadah
      • Ekonomi Syariah
      • Etika Sosial/Politik
      • Hukum Keluarga
      • Paradigma Islam
    • Tanya Jawab Keislaman
      • Akhlaq
      • Aqidah
      • Ibadah
      • Muamalah
    • Jadwal Layanan Konsultasi
  • Khutbah
  • MUI Provinsi
    • MPU Aceh
    • MUI Sumatera Utara
    • MUI Sumatera Barat
    • MUI Lampung
    • MUI DKI Jakarta
    • MUI Jawa Barat
    • MUI Jawa Tengah
    • MUI Jawa Timur
    • MUI Sulawesi Selatan
No Result
View All Result
Majelis Ulama Indonesia
No Result
View All Result
Home Bimbingan Syariah Ekonomi Syariah

Alasan Mengapa Praktik Monopoli Kartel Dilarang Islam?

redaksi@mirror.mui.or.id by redaksi@mirror.mui.or.id
20 Juni 2022
in Ekonomi Syariah
0
Alasan Mengapa Praktik Monopoli Kartel Dilarang Islam?
271
SHARES
696
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Beberapa bulan terakhir, masyarakat Indonesia, terutama kaum ibu-ibu dan pelaku UMKM ketar-ketir karena kenaikan harga minyak goreng yang meroket. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah guna menekan kenaikan harga minyak goreng. Terakhir, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan pemanggilan terhadap 19 perusahaan karena diduga telah melakukan praktik kartel yang menyebabkan harga minyak goreng sangat tinggi di pasaran.

Kartel, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persekongkolan tidak sehat pelaku usaha produsen barang sejenis untuk mengontrol produksi, persaingan usaha, hingga harga barang. Dalam fikih Islam kontemporer, perilaku kartel ini disebut dengan ittihad yang secara bahasa berarti persatuan, akan tetapi dalam konteks fikih persaingan usaha, kata ittihad merujuk pada perilaku kartel. Perilaku ini kebanyakan dilakukan oleh segeliintir perusahaan yang memiliki power dalam produksi barang secara massal.

Jika persaingan usaha berjalan sehat, pelaku usaha akan dengan sendirinya menawarkan barang terbaik dengan harga yang masuk akal kepada konsumen. Para pelaku usaha berlomba memanfaatkan celah kelemahan produk lain dari segi kualitas sampai harga suatu barang.

Namun, dalam praktik kartel, para pelaku usaha sengaja berkerja sama menentukan serta mengontrol dari mulai produksi, distribusi hingga harga barang. Hal ini jelas akan merugikan konsumen karena para pelaku usaha dapat menentukan harga seenak mereka sendiri sementara konsumen tidak bisa berbuat banyak.

Kepanjangan tangan dari kartel adalah penimbunan barang agar harga dari suatu barang dapat dipatok setinggi-tingginya. Merupakan teori paling dasar dari ilmu ekonomi, semakin langka barang, sementara di sisi lain permintaan barang tersebut tinggi, secara otomatis harga dari barang itu melambung tinggi. Dalam fikih Islam, penimbunan barang dari produsen disebut dengan ihtikar.

Artikel Terkait  Soroti Perubahan Iklim, KH Maruf Amin: Pertumbuhan Ekonomi Harus Ramah Lingkungan

Bahkan, berdasarkan buku Fikih Persaingan Usaha karya LAKPESDAM-NU berkerja sama dengan KPPU, perilaku ihtikar sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw.

Nabi sampai membentuk tim khusus yang disebut dengan Hisbah, Muhtasib atau anggota pengawas bertugas mengontrol harga barang yang beredar di pasar.

Lalu, bagaimana syariat Islam memandang kartel dan penimbunan? Jelas ajaran agama Islam sangat membenci perilaku tersebut. Dalam Alquran surat Al Hasyr ayat 7 Allah berfirman :

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ

“….harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu…” (al-Hasyr [59]: 7)

Ar-Razy, dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib menerangkan bahwa memang selayaknya harta tidak boleh beredar di kalangan orang-orang besar saja bahkan menurutnya seharusnya banyak orang fakir miskin yang hidup dari harta orang kaya.

Hal ini menunjukkan bahwa praktik kartel dan penimbunan jelas merupakan hal terlarang. Sementara praktik ihtikar Nabi Muhammad SAW dengan jelas bersabda:

لا يحتكر إلا خاطئ

“Orang yang melakukan ihtikar pasti dia berdosa.” (HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Dari ayat Alquran dan hadits di atas jelas bahwa syariat sangat mengecam kartel dan penimbunan. Maka dari itu para pelaku dituntun syariat agar memiliki kejujuran, rasa simpati kepada konsumen, mengedapankan keamslahatan bersama daripada keuntungan sendiri atau kelompoknya saja. (Ilham Fikri, ed: Nashih)

Tags: BrokerEkonomi MUIEkonomi SyariahEkonomi umatKartelMonopoliMonopoli pasarPraktik monopoliTengkulakUMKMUMKM MUI
Majelis Ulama Indonesia

© 2023 Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia

Navigate Site

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Profil
    • Sejarah MUI
      • Kepengurusan MUI 2015-2020
      • Komisi 2015-2020
    • Kepengurusan MUI
    • Komisi
      • KOMISI FATWA
      • KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH
      • KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI
      • KOMISI DAKWAH
      • KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
      • KOMISI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
      • KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
      • KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA
      • KOMISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
      • KOMISI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
      • KOMISI HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
    • Lembaga
      • LPPOM MUI
      • Dewan Syariah Nasional
      • LSP Majelis Ulama Indonesia
      • Dewan Halal Nasional
      • Islamic Dakwah Fund (IDF)
      • LPBKI – Lembaga Tashih
      • LSP DSN MUI
      • PINBAS
      • Basyarnas MUI
      • LPLH & SDA
      • Ganas Annar
      • LPBKI
  • Berita
    • Hoax
  • Produk
    • Majalah
    • Infografis
    • TV MUI
  • Fatwa
  • Konsultasi
    • Tanya Ulama
    • Bimbingan Syariah
      • Aqidah Islamiyah
      • Tuntunan Ibadah
      • Ekonomi Syariah
      • Etika Sosial/Politik
      • Hukum Keluarga
      • Paradigma Islam
    • Tanya Jawab Keislaman
      • Akhlaq
      • Aqidah
      • Ibadah
      • Muamalah
    • Jadwal Layanan Konsultasi
  • Khutbah
  • MUI Provinsi
    • MPU Aceh
    • MUI Sumatera Utara
    • MUI Sumatera Barat
    • MUI Lampung
    • MUI DKI Jakarta
    • MUI Jawa Barat
    • MUI Jawa Tengah
    • MUI Jawa Timur
    • MUI Sulawesi Selatan

© 2023 Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia