JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin, menyatakan keberhasilan sistem jaminan produk halal sangat ditentukan optimalisasi peran lembaga pemeriksa halal yang berkualitas, mulai tingkat daerah, nasional, hingga internasional.
Kiai Maruf menyebutkan, hingga saat ini, LPPOM MUI menempati urutan tertinggi dalam pencapaian sertifikasi halal. Diketahui, sekitar 75 persen produk halal Indonesia yang bersertifikat, merupakan hasil audit LPPOM MUI.
“Kesungguhan dan pengabdian LPPOM MUI sejak 1989 menjadikan LPPOM MUI sebagai lembaga audit produk halal terpercaya dan berskala internasional dengan puluhan mitra yang tersebar di berbagai penjuru dunia,” ungkap Kiai Maru melalui rekaman video yang ditayangkan dalam LPPOM Halal Award di Bogor, Senin (4/9/2023).
Menurutnya, saat ini produk halal sedang menjadi trend dalam dunia perdagangan internasional. Bertambahnya populasi muslim dunia dan meluasnya gaya hidup halal menjadi faktor utama meningkatnya konsumsi produk halal dewasa ini. Bahkan diprediksi akan terus bertahan di masa depan.
Menanggapi hal tersebut, Wapres meminta agar pelaku usaha dan pemerintah dapat mengambil serta memanfaatkan peluang dan potens tersebut.
“Kebutuhan produk halal telah menjadi tren kompetitif perdagangan internasional. Peluang dan potensi besar permintaan produk halal ini mesti kita rebut bersama agar memberi sumbangan yang signifikan bagi perekonomian nasional,” kata dia.
Kondisi ini menuntut para pelaku usaha untuk mampu menghasilkan produk halal yang berkualitas dan berdaya saing global. Lebih jauh, para pelaku usaha dituntut mampu menciptakan produk halal yang berkualitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kepedulian sosial.
Wapres juga menuturkan, saat ini pemerintah terus berikhtiar menciptakan sistem jaminan produk halal yang solid, sebagai penjelmaan ekonomi syari’ah Indonesia yang bersifat inklusif, universal, dan berkelanjutan.
“Secara khusus saya garis bawahi. Amanat undang-undang jaminan produk halal yakni adanya kewajiban sertifikasi halal bagi produk-produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia,” ujarnya
“Tersisa waktu satu tahun lagi untuk menyelesaikan kewajiban sertifikat halal seluruh produk di Indonesia. Untuk itu kita mesti fokus dan bergotong royong melakukan percepatan sertifikasi halal ini. Dari sektor hulu sampai ke hilir, dari penyediaan daging halal pada rumah potong hewan, hingga ke lokasi wisata kuliner di daerah-daerah,” kata wapres menambahkan.
Lebih lanjut, Wapres meminta agar pemerintah dapat saling bersinergi untuk memasifkan peningkatan literasi dan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal. Serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan kompetensi sertifikasi halal yang mumpuni dan disertai dengan kecekatan dan kemudahan layanan melalui pemanfaatan teknologi digital.
“Perkokoh kolaborasi dan sinergi lintas pemangku kepentingan, sisihkan dahulu kepentingan sektoral, agar target percepatan sertifikasi halal dapat dicapai tepat waktu. Dalam upaya mengejar target ini, selain menjaga kualitas produk, saya minta nilai-nilai kehalalan mesti dipertahankan sesuai dengan standar,” tututrnya.
“Dalam hal ini saya mengapresiasi LPPOM MUI yang terus mendampingi perusahaan dan para pelaku usaha untuk mencapai standar kehalalan. Semoga partisipasi di tahun mendatang kian bertambah, kiranya industri halal Indonesia terus maju pesat dan berkontribusi nyata pada kesejahteraan masyarakat dan bangsa,” kata dia. (Dhea Oktaviana, ed: Nashih)
